Akan Diperiksa BPK, Kepala Desa di Majalengka Galau

MAJALENGKA (CT) – Sebagian besar para kepala desa di Kabupaten Majalengka mengaku galau dan belum seutuhnya memahami aturan, terutama pada penyerapan anggaran di dalam UU Desa yang saat ini sudah diberlakukan.

Hal itu terungkap ketika puluhan kepala desa di Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka menggelar diskusi dan tanya jawab dalam reses anggota DPR RI Maruarar Sirait yang didampingi Bupati Majalengka H.Sutrisno dan camat Ligung, Junaedi, Senin (20/07).

Bupati Majalengka, H. Sutrisno menuturkan, anggaran dari pemerintah pusat yang berasal dari UU Desa dalam waktu dekat di Kabupaten Majalengka akan segera dikucurkan kepada seluruh desa dalam waktu dekat ini. Namun anggaran itu tidak bisa diserap, manakala pemerintah desa mengabaikan aturan dan ketentuan yang tertuang di dalam UU Desa tersebut. Sebab filosofi hadirnya UU Desa itu itu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar bisa maju dan berdaya dalam segala hal.

“Dalam aturan itu setiap pemerintah desa harus harus merencanakan pembangunan jangka menengah selama lima tahun mendatang, agar roda pelaksanaan pemerintah desa bisa berjalan dengan baik dan terencana. Misalnya, desa itu mau membangun skala prioritas apa selama itu? Potensi apa yang dimilikinya,” kata Sutrisno dihadapan para kepala desa.

Setelah itu, kata bupati dari partai PDIP ini, setiap desa juga harus memiliki rencana kerja desa dan menyusun rencana anggaran pendapatan belanja desa (APBDes). “Setiap desa itu harus memiliki potensi apa yang perlu digali dan diberdayakan, sehingga bisa memiliki nilai jual dan daya saing tinggi. Jangan sampai tidak ada sama sekali. Contohnya, desa tersebut memiliki usaha telur asin, itu telur harus memiliki keistimewaan tidak seperti pada umumnya, agar bisa dijual dan banyak peminatnya,”tuturnya.

Bupati Sutrisno mengingatkan, bahwa anggaran milirian rupiah yang akan diberikan kepada masing-masing desa itu mendapatkan pengawasan dari berbagai komponen masyarakat. Jadi, jangan ada niatan untuk melakukan penyalahgunaan terhadap anggaran tersebut bila tidak ingin menghuni di jeruji besi.

“Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu terlibat dalam pengawasan keuangan anggaran desa ini. Bila ada temuaan maka akan langsung diserahkan kepada aparat penegak hukum (Polri dan Kejari) untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan tanpa mengindahkan besar dan kecilnya kerugian keungan negara,”kata mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majalengka ini.

Anggota DPR RI Maruarar Sirait berharap seluruh desa di Kabupaten Majalengka dapat menjadi percontohan yang baik di Provinsi Jawa Barat dalam pengelolaan anggaran desa yang bersumber dari UU Desa. Namun hal itu tidak mungkin terwujud jika setiap pemerintah desa tidak memahami UU desa, pelaksanaan aturan dan mekanismenya, maupun pembuatan laporannya, serta tidak berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

“Dalam penyerapan UU Desa itu, partisipasi aktif masyarakat serta bersinergi dengan unsur lainnya sangat diperlukan agar anggaran dapat sasaran sesuai tujuan utamanya. Terlebih anggaran desa itu telah menyedot anggaran APBN yang begitu besar,”ucap anggota Komisi XI DPR RI ini.

Mengenai potensi ekonomi desa yang akan dikelola, Maruarar meminta agar setiap desa tidak usah muluk-muluk, yang terpenting berbasiskan kebutuhan masyarkat. “Bisa mengelola tenda atau sound system untuk hajatan. Termasuk catering makanannya. Atau membuka usaha pinjam pinjam dengan bunga kecil. Itu semua kan kebutuhan ril masyarakat yang pasti terjadi dan dibutuhkan,”ucapnya.

Bang Ara sapaan Maruarar Sirait menambahkan, anggaran UU Desa yang dikucurkan pemerintah pada tahun ini akan dievaluasi pada akhir Desember 2015 ini, apakah memberikan dampak positif bagi masyarakat, evaluasi juga mencakup audit penggunaan keuangan dan audit kinerjanya.

“Karena banyak kepala desa yang belum paham seluruhnya, saya usulkan agar pemerintah memberikan pendidikan dan pelatihan bagi kepala desa,”ucapnya.

Camat Ligung, Junaedi mengaku bahwa sebagian besar para kepala desa yang berada dibawahnya itu belum sepenuhnya paham tentang UU Desa. Sehingga diperlukan bimbingan dan pelatihan agar mereka bisa mempergunakan anggaran itu sesuai dengan ketentunan dan hukum yang berlaku. (Abduh)

4635 Views

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

*