AS Tersangka Kasus Korupsi CSR Ajukan Praperadilan ke PN Majalengka

MAJALENGKA (CT) – AS tersangka kasus korupsi dana CSR BUMN PT Sanghyang Sri mengajukan gugatan Praperadilan melalui kuasa hukumnya Cepi Pamungkas, SH ke Pengadilan Negeri Majalengka, Senin (03/08).

“Pertimbangannya karena kita meras klien kita AS tidak layak menjadi tersangka karena belum pernah diperiksa sebagai tersangka sedangkan di putusan MK nomor 21/PUU/12/2014 wajib hukumnya calon tersangka diperiksa sebagai due procces of law sesuai hukum acara,” ujar Cepi kepada wartawan di PN Majalengka.

Cepi mengatakan gugatan Praperadilan ini berdasarkan putusan MK yang mengubah ketentuan Pasal 77 KUHAP tentang obyek praperadilan. Dimana MK dalam putusannya menambah penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan termasuk sebagai obyek praperadilan.

Jadi menurutnya pihaknya melalukan gugatan Praperadilan atas penyidikan/penetapan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Majalengka nomor Sprindik nomor print : 02/0.2.23/Fd.1/04/2015 tertanggal 13 April 2015.

“Asas due process of law sebagai perwujudan pengakuan hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak, terutama bagi lembaga-lembaga penegak hukum demi keadilan dan kepastian hukum,” ujarnya.

Sementara Humas PN Majalengka Guse Prayudi membenarkan pihaknya telah menerima permohonan daftar praperadilan atas nama AS dan telah teregister dengan nomor 01/Pid.Pra/2015/PN.Mjl tertanggal 03 Agustus 2015.

“Setelah kami terima, berkas ini kami ajukan ke ketua PN, untuk ditunjuk Hakim Pemeriksa yaitu Hakim tunggal dan Seorang Panitera,” ungkapnya.

Hakim yang ditunjuk menurut Guse, maksimal 3 hari harus menentukan hari Sidang dan normatifnya sesuai KUHAP dalam waktu 7 hari sudah ada putusan. (Abduh)

2010 Views

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

*