Banyak Dipakai Mesum, Satpol PP Majalengka Desak Pemkab Buat Perda Kost

MAJALENGKA (CT) – Terkait banyaknya kost-kostan yang diduga kerap dipakai tempat mesum oleh penghuninya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Majalengka mendesak kepada instansi maupun lembaga terkait untuk segera membuat Peraturan Daerah (perda) tentang kost-kostan.

“Hal itu dilakukan agar Satpol PP tidak dilematis lagi, artinya ketika kami melakukan razia kepada sejumlah tempat kost sudah ada payung hukum yang jelas,” kata Kepala Satpol PP Kabupaten Majalengka, Yusanto Wibowo,S.IP.MP, melalui Kabid Trantib dan Tranmas, Akbar S Harto,S.Pd, Minggu (02/08).

Akbar melanjutkan, Perda tersebut nantinya mengatur pada penggunaan kost atau para pemilik kost harus mengetahui identitas penyewa kost lebih rinci. Bagi penghuni kost tidak boleh menerima tamu yang bukan keluarga atau muhrimnya, terkecuali ada laporan kepada pemilik kost, yang berkeluarga harus memiliki surat nikah dan banyak peraturan lainnya. Selain itu, perlu kos-kosan harus memiliki izin dari Pemerintah Daerah.

“Sehingga nantinya kami selaku penegak Perda, akan selalu melakukan pengawasan secara berkala terhadap sejumlah tempat kost dan memberikan penindakan kepada penghuni maupun pemilik kost yang melanggar Perda tersebut. Sehingga dapat mencegah kegiatan negatif di kost kosan, terutama pada malam hari,” ujarnya.

Lanjut Akbar, saat ini, maraknya para pelajar berlainan jenis pada malam hari yang ditemukan di kost kosan, pihaknya meminta para orang tua dapat memperhatikan anak-anaknya. “Jangan sampai memberikan kebebasan kepada anak-anak. Karena kontrol orang tua sangat penting dalam menjaga sifat dan masa depan anak agar menjadi lebih baik.”

Sementara itu, Kepala DPKAD Kabupaten Majalengka, Drs Eddy Noor Sudjatmiko,M.Si, mengatakan, untuk sementara peraturan untuk kos kostan yang dipakai saat ini adalah Perda pajak Hotel, hanya dikenai pajak jika memiliki lebih dari sepuluh kamar, peraturan tersebut disamakan dengan pajak hotel.

Wawan Suhermawan salah satu mahasiswa di kabupaten Majalengka mengatakan, dirinya sangat setuju jika perda kostan segera dibuat. Dalam hal ini pemilik Kost-kostan harus memiliki aturan yang wajib oleh penghuni kost. Tidak hanya itu, peran pemilik Kost pun berperan sangat penting dalam mengawasi atau memeriksa penghuninya. Juga peran ketua lingkungan (RT) dan masyarakat pun sangat diperlukan guna mengawasi para penghuni kost tersebut.

“Kami setuju jika segera dibuat perda kost-kostan, selain itu, pengawasan harus terus dilakukan, dari aparat maupun masyarakat sekitar, hal ini untuk mencegah kegiatan negatif di kost-kostan,”ungkapnya. (Abduh)

3804 Views

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

*