Dekopinda Majalengka Tekankan Up Greding Bagi Pengelola Koperasi

Majalengkatrust.com  – Masih banyaknya koperasi yang kurang berkembang di Kabupaten Majalengka membuat Sekretaris Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Majalengka, Uju Juhara menekankan “up grading” para pengelola koperasi.

“Pendidikan perkoperasian atau Up grading pengelola penting, khususnya bagi peningkatan kualitas koperasi di Majalengka. Selain itu, Up grading juga bisa memberikan pencerahan kepada koperasi-koperasi di daerah bagaimana SDM-nya, manajemennya,” kata Juhara, Selasa (04/10).

Menurutnya, peningkatan kualitas dan kompetensi pemandu koperasi menjadi salah satu kunci sukses bagi kemajuan dan pengembangan koperasi di kota angin tersebut.

Sebab, kata dia, di tangan para pemandu itulah nasib koperasi berada karena merekalah yang akan mendampingi, melatih, dan memberikan pencerahan kepada sumber daya manusia (SDM) perkoperasian.

Uju Juhara menyayangkan pada Dinas terkait yang tidak memberikan ruang untuk Dekopinda agar bisa menjalankan perannya.

Padahal, kata Dia, Dekopinda memiliki solusi yang akan ditawarkan kepada Dinas terkait untuk menanggulangi hal tersebut.

Pihaknya berharap kepada Pemkab melalui dinas terkait agar diberikan ruang untuk bisa memberikan pelatihan melalui pendidikan yang diberikan kepada anggota, dan pengelola koperasi yang ada di Majalengka.

Lebih lanjut dia, menambahkan, Pihaknya akan merekomendasikan pada pemerintah untuk menghapuskan koperasi yang tak aktif.

Tapi sebelumnya, Dinas KUKM Perindag dan Dekopinda harus berusaha memberikan edukasi dan memotivasi kepada koperasi tak aktif dan mati suri agar bisa bangkit kembali.

“Harusnya panggil pengurus koperasi yang tak aktif dan mati suri untuk diberikan arahan dan motivasi, agar mereka bisa bangkit kembali. Tapi jika memang sulit, maka harus membubarkan koperasi yang memang sudah tidak aktif daripada bermasalah,” ujarnya.

Namun karena terbentur kewenangan, Dekopinda tak bisa ‘mengeksekusi’ koperasi yang mati suri dan tak aktif itu.

Lanjutnya, pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor 25/1992 tentang perkoperasian, berwenang membekukan, mengeluarkan, maupun merehabilitasi koperasi yang selama tiga tahun berturut-turut tak melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT).

Selain pemerintah, yang berwenang membubarkan koperasi adalah anggota koperasi itu sendiri.

“Yang berhak mengeksekusi itu adalah pemerintah daerah. Kalau memang sudah tiga tahun tak ada RAT, itu menjadi catatan dinas untuk membubarkannya,”imbuhnya.

Uju optimistis, jika diberi ruang oleh pemerintah, Dekopinda Kabupaten Majalengka akan mampu membina seluruh unit koperasi yang ada. Data Dekopinda, dari 670 unit koperasi di Majalengka Cuma 320 unit yang masih aktif, sisanya dikategorikan mati suri dan tak aktif.

“Itupun yang menjadi anggota Dekopinda Cuma dibawah 100 unit,” ungkapnya.

Uju juga berharap kepada Dinas KUKM Perindag agar tidak mempersulit perizinan bagi koperasi karyawan yang ada di Majalengka.

Pasalnya, sekarang sudah mulai banyak perusahaan-perusahaan yang berdiri di Majalengka.
“Mohon izinnya jangan dipersulit. Sebab saya mendapat cerita dari kawan-kawan katanya ngurus izin untuk kopkar masih sulit,” tandasnya. (Abduh)

1662 Views

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

*