Dianggap Tak Penuhi Syarat, Warga Ampel Ingin 3 Pamong Desa Turun

MAJALENGKA (CT) – Puluhan warga masyarakat Desa Ampel Kecamatan Ligung mendatangi ketua BPD Desa setempat untuk membahas tuntutan warga yang menghendaki tiga orang perangkat Desa Yakni Suryono, Rastiman, dan Sutrisno berhenti dari jabatannya, Senin (03/08).

Informasi yang dihimpun CT dilapangan, sepekan setelah dilantik, beberapa jabatan perangkat Desa Ampel Kecamatan Ligung masih dibiarkan kosong untuk waktu yang belum ditentukan, diantaranya Kaur Keamanan, Kasie Ekbang, dan kepala dusun (kadus).

Menurut penjelasan ketua BPD Ampel Suripno mengatakan, persolan ini menjadi dilematis, karena rekomendasi dari camat ketiga orang tersebut tidak memenuhi kriteria tetapi kepala Desa ngotot memberikan Surat Keterangan untuk ketiganya.

“Sebenarnya bukan kosong mas, ketiga perangkat Desa itu sudah diisi. Tapi yang jadi persoalan adalah kurangnya kriteria dari pamong tersebut, intinya pak kuwu ingin mempertahankan ketiganya sedangkan masyarakat sebaliknya” ujarnya

Lebih lanjut Suripno mengatakan Hal itu tentu saja akan memengaruhi kemampuan aparatur desa dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Karena itulah, BPD melalui kepala Desa akan mengupayakan agar jabatan tersebut bisa segera diisi.

“Kalau perangkat desa dibiarkan kosong memang akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Jadi harus segera diisi. Kami akan mengingatkan kepala Desa dengan membuat surat edaran agar segera ditindaklanjuti. Surat itu sifatnya hanya mengingatkan saja,” katanya.

Diakuinya, banyaknya posisi perangkat desa yang masih kosong dikarenakan berbagai sebab. Karena menurutnya untuk mengangkat perangkat desa tidak hanya asal comot dengan mempertimbangkan kedekatan atau hubungan keluarga tetapi ada aturan main yang harus dijalankan.

“Salah satu contoh di Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka tentang Desa pasal 62 poin h kan disebutkan bahwa untuk menjadi perangkat Desa minimal harus lulusan SMA atau sederajat, jadi tidak asal-asalan,” tuturnya.

Sementara itu camat Ligung Junaedi Sos MPd memaparkan, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa tidak bisa langsung melainkan ada mekanismenya dan harus melalui prosedur yang telah ditetapkan.

Bilamana mengacu pada peraturan pemerintah, seorang perangkat desa bisa berhenti dari jabatannya diantaranya dikarenakan yang bersangkutan meninggal dunia, karena faktor usia, faktor latar belakang pendidikan, sudah tidak mampu lagi melaksanakan tugasnya dan atas permohonan sendiri.

“Saya kan sudah membuat rekomendasi, jadi saya serahkan semuanya kepada kepala Desa Ampel dan hasil musyawarah dengan masyarakat. Yang jelas apabila masyarakat ada yang mengeluh dengan kinerja perangkat desa silahkan mengadu pada saya,” ujarnya.

Sementara menurut salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya, mengatakan pengangkatan ketiga orang tersebut diduga syarat dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pasalnya dari ketiganya dipandang kurang menunjang dari latar belakang pendidikan.

“Ini bukan berarti kita iri atau tidak senang, tapi kan aturan mengenai pengangkatan pamong desa jelas mekanismenya. Kalau memang pak kuwu berniat mendidik masyarakat ya tunjukan pada kami dengan memakai dan menjalankan aturan yang benar,” tukasnya. (Abduh)

3801 Views

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

*