Dianggap Terabaikan, PKB Inisiasi RUU Pendidikan Madrasah dan Pesantren

Majalengkatrust.com – Pendidikan Madrasah yang pada mula kelahirannya banyak dibidani oleh pondok pesantren, merupakan lembaga tertua di Indonesia. Namun sayang, hingga kini keberadaannya belum mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Anggota DPR RI FPKB, KH. Maman Imanulhaq mempertanyakan kehadiran negara dalam memberdayakan Madrasah dan Pesantren selama ini.

Padahal menurut Maman, madrasah dan pesantren telah banyak melahirkan tokoh besar bangsa ini. Bahkan dalam perjuangan kemerdekaan, pesantren berkontribusi besar.

Dari segi pengelolaan pun, selama ini madrasah dan pesantren bersifat swadaya-mandiri. Hampir 94% pendidikan madrasah dan pesantren dikelola oleh masyarakat.

“Negara sebenarnya terbantu dan mestinya berterimakasih karena upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diambil alih oleh masyarakat dengan bantuan negara yang minim sekali,” kata Maman dalam siaran pers yang diterima Majalengkatrust.com, Rabu (05/10).

Karena itu, untuk memperkuat kondisi madrasah dan pesantren yang tertinggal khususnya dari sisi anggaran APBN dan APBD, Maman mendesak Pemerintah tidak terus berdiam diri.

Apalagi kondisi Pendidikan Madrasah dan Pesantren sebagian besar masih memprihatinkan. Tidak hidup, tapi juga tidak mati (layamutu wala yahya) baik dari segi guru, bangunan, infrastruktur, dan sebagainya.

Maman mencontohkan jika honor guru Madrasah itu jauh dari standar UMR atau UMK. Bahkan masih banyak yang dihonor dibawah 300 ribu sebulan.

“Para guru ngaji dan Kyai di Pesantren-Pesantren Salafiyah, meski tidak digaji sama sekali tetap ikhlas dan semangat untuk mengabdi kepada masyarakat”, ungkap Maman yang selama ini konsen dan serius mendorong dan memperjuangkan peningkatan anggaran Pendidikan Islam, khususnya bagi Pesantren dan Madrasah.

Untuk mengangkat kualitas Madrasah dan Pesantren, maka Legislator Dapil Jabar IX (Sumedang, Majalengka, Subang) itu, menilai perlu adanya payung hukum yang jelas dan langkah kongkrit untuk mengatur alokasi anggaran khusus (tersendiri) bagi Pendidikan Madrasah dan Pesantren.

“Sebagai bentuk affirmative Action dan langkah kongkrit dalam memperjuangkan Madrasah dan Pesantren, Fraksi PKB pada Rabu (05/10) telah menyerahkan secara resmi Draf Naskah Akademik RUU Pendidikan Madrasah dan Pesantren kepada Baleg DPR RI sebagai inisiasi anggota yang akan didaftarkan untuk masuk prioritas Prolegnas Tahun 2017”, ungkap Maman Selaku Kapoksi Komisi VIII F-PKB yang mengkoordinatori RUU ini diinisiasi.

Lebih jauh menurut Maman yang juga selaku wakil ketua Fraksi PKB, besar harapan dengan adanya RUU Pendidikan Madrasah dan Pesantren sebagai payung hukum.

Maka, Pemerintah harus memprioritaskan anggaran khusus bagi Madrasah dan Pesantren dari APBN maupun APBD sebagai bentuk keberpihakan Negara terhadap Madrasah dan Pesantren.

F-PKB sendiri menurut Maman akan terus memperjuangkan anggaran pesantren dan madrasah ini kendati pemerintah saat ini terus melakukan pemotongan anggaran.

“Jangan sampai madrasah dan pesantren dibiarkan punah dan habis dari negeri ini. Semua elemen masyarakat harus merapatkan barisan mengembalikan kejayaan madrasah dan pesantren di bumi pertiwi,” pungkas Maman. (Abduh)

3345 Views

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

*