Diduga Akibat Diperas Oknum Wartawan, Kepala UPTD Sindangwangi Tertekan hingga Meninggal Dunia

Majalengkatrust.com – Kabut kelam menimpa Dunia Pendidikan Kabupaten Majalengka, ketika Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Sindangwangi, ES, meninggal dunia disebabkan diduga diperas oknum wartawan sebesar Rp 10 juta, terkait pemotongan bantuan siswa miskin.

“Kepala UPTD Kecamatan Sindangwangi ES mendapat tekanan dari wartawan hingga akhirnya meninggal dunia, terkait pemotongan bantuan siswa miskin, oknum wartawan minta uang 10 juta dan baru dikasih 2 juta itu pun dari K3S,” ungkap Bupati Majalengka saat Rakortas di Gedung Yudha Setda Majalengka, dengan dihadiri Sekda H. Ahmad Sodikin, Kadisdik H. Iman Pramudya Subagja, Para Kepala UPTD Pendidikan, Forum Kepala Sekolah dan PWI Majalengka, serta berbagai Kepala Biro media lokal dan media elektronik, Kamis (15/09).

“Memang sebagai infrastuktur politik, fungsi wartawan bisa mengawasi penyaluran bantuan, namun tidak dengan cara seperti itu. Kemudian, saya berpesan kepada semua pejabat Disdik untuk tidak melakukan pemotongan dan pungutan apa pun, sehingga tidak menyalahi aturan,” imbau Bupati Sutrisno.

Bupati Sutrisno juga mengatakan, apabila ada oknum mengatasnamakan wartawan atau LSM, hadapi saja kalau memang tidak salah.

“Yang motong akan dikenakan sanksi kepegawaian. Ada 40 ribu siswa di Majalengka yang mendapat KIP (Kartu Indonesia Pintar), tolong kepada orangtuanya jangan dipakai yang lain, khusus keperluan sekolah,” tegas Bupati Sutrisno.

Merespons hal tersebut, Sekda Kabupaten Majalengka H. Diki Ahmad Sodikin mengatakan, semua pejabat yang terkait hukum dengan uang, seperti pemotongan bantuan, suap dan lain sebagainya, harus dikembalikan ke negara.

“Jangankan jutaan, OPD kami pernah 170 rupiah harus dikembalikan ke negara, sekarang ketat audit BPK dan inspektorat itu tidak seperti dulu bantuan itu bisa dikondisikan,” ungkap Diki.

Diki menambahkan, sistem keuangan negara sekarang semakin ketat, baik administrasi maupun pengawasannya, dan pihaknya tidak ingin di Majalengka ada PNS yang terkena masalah hukum.

Sementara itu Ketua PWI Kabupaten Majalengka, Jejep Falahul Alam mengatakan bahwa tugas wartawan sesuai UU nomor 40 tahun 1999, tentang Pers adalah meliput dan menyiarkannya di media cetak, online maupun elektronik seperti TV dan radio.

“Jangan takut terhadap wartawan, wartawan tidak kebal hukum, kalau memeras laporkan saja ke polisi, selain itu wartawan juga bekerja sesuai kode etik jurnalistik,” ungkap Jejep.

Sekretaris PWI Majalengka M. Abduh Nugraha menambahkan bahwa wartawan itu harus tersertifikasi dengan mengikuti Uji Kompetensi Wartawan, sesuai Peraturan Dewan Pers sebagai lembaga negara yang mengatur wartawan dan perusahaan pers.

“Masalah wartawan bodrek ini terjadi hampir di seluruh Indonesia, untuk mengantisipasi itu, Dewan Pers melakukan Uji Kompetensi Wartawan atau sertifikasi, termasuk perusahaan persnya juga harus tersertifikasi Dewan Pers, apabila belum tersertifikasi narasumber berhak menolak,” tegasnya. (Abduh)

5055 Views

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

*