Diduga Tak Profesional, Pengacara AS Resmi Laporkan Hakim Achmad Munandar ke KY

MAJALENGKA (CT) – Pengacara AS wakil ketua DPRD Majalengka tersangka kasus korupsi dana CSR BUMN PT Sanghyang Sri Cepi Pamungkas, SH, MH resmi melaporkan Hakim Praperadilan PN Majalengka Achmad Munandar yang memenangkan Kejaksaan Negeri Majalengka dalam sidang praperadilan ke Komisi Yudisial (KY).

Menurut Cepi selain dilaporkan ke KY, Hakim Achmad Munandar juga dilaporkan ke Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Ketua Muda Pengawasan MA RI, Komnas HAM di Jakarta dan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung.

“Isinya permohonan perlindungan hukum serta laporan dugaan tindakan tidak propesional Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Majalengka dalam perkara Reg : 01/Pid.Prap/2015/Pn.Mjl dengan pemohon AS dan termohon Kejaksaan Negeri Majalengka,” ungkap Cepi Pamungkas kepada CT, Selasa (01/09).

Cepi memaparkan permohonan perlindungan hukum serta laporan dugaan tindakan tidak propesional Hakim Praperadilan sehubungan dengan keberatan penetapan pemberi kuasa sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Majalengka dalam Sprindik Print – 02/0.2.23/Fd.1/04/2015 tanggal 13 April 2015, keberatan pemberi kuasa atas penetapan sebagai tersangka tersebut selanjutnya mengajukan upaya hukum dengan melakukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Majalengka sebagaimana dalam nomor perkara tersebut di atas yang perkaranya sudah di putus pada tanggal 26 Agustus 2015 dan dinyatakan permohonan tersebut ditolak.

“Penolakan permohonan tersebut patut diduga karena Hakim Praperadilan Achmad Munandar, SH yang mengadili, memeriksa serta memutus perkara tersebut diduga telah bertindak tidak cermat, keliru serta tidak propesional dalam pengambilan keputusannya karena dengan sengaja mengabaikan UU No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 1 (1,7, 8, 9, 10, 14, 15), Pasal 2, Pasal 6 (1), Pasal 8 (3, 4) serta Pasal 10 (1),”jelas Cepi.

Menurut Cepi bahwa dasar hukum permohonan pembatalan Sprindik Print – 02/0.2.23/Fd.1/04/2015 tanggal 13 April 2015 bahwa keberatan pemohon praperadilan atau pemberi kuasa ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dalam Sprindik Print – 02/0.2.23/Fd.1/04/2015 tanggal 13 April 2015 yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia – Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia – Cq. Kejaksaan Tinggi Propinsi Jawa Barat – Cq. Kejaksaan Negeri Majalengka patut diduga bertentangan dengan UU No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan khususnya Pasal 8 (3, 4) serta Pasal 10 (1).

Menurut Cepi bahwa pertimbangan Hakim Praperadilan menolak permohonan praperadilan untuk membatalkan Sprindik Print – 02/0.2.23/Fd.1/04/2015 tanggal 13 April 2015 adalah karena pada pokokya Putusan MK No : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tersebut tidak berlaku surut, pertimbangan hukum Hakim praperadilan tersebut diduga telah keliru, tidak cermat serta tidak propesional dalam memahami penerapan dasar hukumnya.

“Putusan MK No : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 seharusnya digunakan hanya sebagai dasar hukum dalam proses pelaksanaan persidangan praperadilan oleh Pengadilan yang pada awalnya Pengadilan hanya diberikan wewenang untuk menguji tentang syah tidaknya penangkapan dan penahanan saja, maka setelah adanya putusan MK No : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 kewenangan Pengadilan bertambah tidak sebatas hanya memeriksa tentang syah tidaknya penangkapan dan penanahan saja tetapi Pengadilan diberikan wewenang untuk memeriksa tentang syah tidaknya penetapan tersangka dan penggeladahan,” jelas Cepi.

Cepi mengatakan untuk memeriksa tentang syah tidaknya penetapan tersangka / Sprindik Print – 02/0.2.23/Fd.1/04/2015 tanggal 13 April 2015 adalah UU No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan khususnya Pasal 8 (3, 4) serta Pasal 10 (1) bukan putusan MK No : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

Menurut Cepi, pertimbangan Hakim praperadilan menolak permohonan praperadilan dan menyatakan penetapan tersangka / Sprindik Print – 02/0.2.23/Fd.1/04/2015 tanggal 13 April 2015 adalah syah merupakan pertimbangan yang keliru karena dasar hukumnya putusan MK No : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, seharusnya untuk mengukur / menguji tentang syah tidaknya penetapan tersangka / Sprindik Print – 02/0.2.23/Fd.1/04/2015 tanggal 13 April 2015, parameternya adalah UU No 15 tahun 2006 pasal 8 (3, 4) serta pasal 10 ayat 1 bukan Putusan Mahkamah Konstitusi.

“Dengan demikian maka sangat jelas Hakim Praperadilan telah salah dan keliru dalam mengambil dasar hukum untuk pertimbangan hukumnya sehingga melahirkan putusan yang keliru,” jelas Cepi.

Cepi mengungkapkan patut diduga kekeliruan, ketidak cermatan dan tidak propesional dalam mengambil dasar hukum yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Hakim praperadilan untuk tetap menyatakan bahwa penetapan tersangka / Sprindik Print – 02/0.2.23/Fd.1/04/2015 tanggal 13 April 2015 adalah syah, telah mengakibatkan kepentingan hukum pemberi kuasa, martabat serta hak azasi manusia pemberi kuasa (tersangka AS) menjadi tersandera dan terabaikan.

“Permohonan perlindungan hukum ini adalah sebuah upaya untuk melepaskan diri klien saya terlepas dari tindakan kesewenang-wenangan para penegak hukum,” tegasnya.

Atas hal itu pihaknya memohon kepada Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Ketua Muda Pengawasan MA RI, dan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk segera melakukan tindakan pemeriksaan atas dugaan adanya pelanggaran dan kekeliruan dalam pengambilan dasar hukum serta ketidak cermatan dalam penerapannya yang mengakibatkan kepentingan hukum pemberi kuasa menjadi tidak pasti.

Terpisah Hakim Praperadilan PN Majalengka Achmad Munandar, SH ketika dikonfirmasi menolak memberikan komentar. “Silahkan ke Humas saja,” ungkapnya singkat.

Humas Pengadilan Negeri Majalengka Guse Prayudi mengatakan apabila ada yang keberatan dengan putusan silahkan kepada yang merasa keberatan untuk mengajukan upaya hukum baik normatif sesuai KUHAP maupun lainnya seperti ke Komnas HAM dan lainnya. “Ini sudah menjadi resiko hakim, apabila dilaporkan ke KY atau ke yang lain, kami terima saja, walaupun demikian siapa sih yang mau dilaporkan,” ungkap Guse.

Guse juga mengatakan apabila Ada upaya PK (peninjauan kembali) putusan praperadilan pihaknya dalam posisi menerima dan mengirimkan berkas sidang PK ke MA. “Sidang PK dilaksanakan di PN Majalengka dan hasilnya nanti dikirim ke MA, namun sampai saat ini kami belum menerima informasi dari pemohon untuk mengajukan PK,” jelas Guse. (Abduh)

2412 Views

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

*