Dinsosnakertrans Hanya Memiliki Dua Tenaga Pengawas untuk 620 Perusahaan di Majalengka

MAJALENGKA (CT) – Masalah Ketenagakerjaan di Kabupaten Majalengka, yang tersebar di 620 perusahaan besar dan kecil sangat rentan dengan berbagai masalah, terutama menyangkut hak-hak pekerja dan kondisi atau lingkungan tempat kerja yang masih kurang mendukung profesionalitas pekerja.

Minimnya jumlah tenaga pengawas perusahaan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnaketrans Kabupaten Majalengka ditengarai turut membuat permasalahan tersebut lamban diatasi.

“PNS yang berstatus tenaga pengawas yang kami miliki hanya ada 2 orang sedangkan perusahaan yang harus diawasi berjumlah 620 perusahaan,” ungkap Kadinsosnakertrans H. Yayan Somantri melalui Kasi Ketenagakerjaan Sangap Sianturi, Minggu (26/07)

Sianturi mengatakan idealnya Dinsosnaketrans memiliki 6 orang tenaga pengawas perusahaan yaitu rasio 1 : 8 , saat ini yang terjadi 1 orang tenaga pengawas mengawasi 96 perusahaan setiap tahunnya bahkan lebih, sementara idealnya 1 orang pengawas mengawasi 60-80 perusahaan setahun.

“Sejumlah pelanggaran masih kerap dilakukan perusahaan yang mengakibatkan pada buruknya kondisi tenaga kerja. Sedikit demi sedikit diperbaiki karena pengawas kami mengintruksikan untuk memperbaikinya. Tapi karena pengawasnya jumlahnya sedikit, perusahaan jadi tidak terpantau dan pelanggaran masih terjadi, perusahaan kecil masih ada pelanggaran UMR, seperti yang dilakukan oleh toko, dan pelanggaran lainnya,” kata Sianturi.

Selain itu menurut Sianturi masih banyak perusahaan yang kurang memahami keselamatan kerja termasuk. Kelengkapan sarana peralatan kerja.

” Banyak perusahaan tidak mau atau enggan diuji riksa peralatan kerjanya, seperti instalasi listrik alat penangkal petir dan sebagainya yang seharusnya diperiksa minimal satu tahun sekali,” ungkapnya.

Pelanggaran lainnya oleh perusahaan terutama di bidang perbankan atau finance menurut Sianturi masih ada ditemukan outsourching di bagian utama seperti di teller, bukan di bidang security, cleaning service atau driver yang diperbolehkan oleh UU ketenagakerjaan.

Selain itu menurutnya masih banyak perusahaan tidak mengikutkan semua pekerjanya pada program Jaminan sosial tenaga kerja seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan bahkan ada yang tidak sama sekali.

“Beberapa perusahaan finance bahkan tidak menyertakan sama sekali pekerjanya pada program BPJS ketenagakerjaan. Setiap tahun permasalahan ini terus terjadi, maka dari itu kami butuh tambahan tenaga pengawas agar pengawasan bisa lebih optimal,” tandasnya. (Abduh)

2136 Views

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

*