DPR RI Anggap Perpres Jatigede Cacat Hukum, Penggenangan Minta Ditunda

MAJALENGKA (CT) – Perpres Jatigede dinilai cacat hukum, Presiden Joko Widodo didesak menunda penggenangan Waduk Jatigede, Sumedang yang direncanakan berlangsung pada, Senin (31/08) besok, karena dinilai menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal itu dibuktikan dengan keluarnya peraturan presiden (Perpes) Nomor 01 tahun 2015, tentang penanganan dampak sosial kemasyakatan pembangunan Waduk Jatigede bertolak belakang dengan UU Nomor 02 tahun 2012, tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Hal itu terungkap ketika tiga orang anggota DPR RI menggelar jumpa pers di sebuah rumah makan di Majalengka, Minggu (30/08) pukul 19.30 WIB. Ketiga wakil rakyat itu Arif Wibowo (PDIP), Rieke Diyah Pitaloka (PDIP) dan KH. Maman Imanulhaq (PKB).

Menurut Arif yang juga anggota Komisi II DPR RI yang membidangi persoalan itu, pihaknya meminta Perpes tersebut harap disempurnakan dengan memperhatikan semua prinsip dan ketentuan UU Nomor 2 tahun 2012.

“Cabut dan revisi dulu Perpes itu karena jelas itu cacat hukum, karena bertolak belakang dengan UU Nomor 2 tahun 2012,”kata Arif dalam pesan elektronik yang diterima CT.

Bukan hanya melanggar konstitusi, lanjut Arif, pihaknya juga meminta agar pemerintah meninjau ulang inventarisasi pengadaan tanah, yang meliputi penerima ganti rugi dan klasifikasi subjek hak, objek hak meliputi tanah, bangunan, luas, dan data spasial pendukung.

“Pada prinsipnya masyarakat tidak menolak pembangunan Jatigede asalkan mengindahkan aturan dan kearipan lokal yang terjadi,”katanya.

Menurut dia, persoalan sosial kemasyarakatan yang masih menyisahkan persoalan saat ini mengenai klasifikasi warga yang terkena dampaknya, ganti rugi kepemilikan hak atas tanah, dan mengenai relokasi warga yang terdampak dan pernah dijanjikan relokasi pembangunan perumahan, namun proyek itu tidak jelas realisasinya.

“Intinya kami meminta agar rencana penggenangan Waduk Jatigede besok ditangguhkan sampai dengan persoalan-persoalan yang terjadi saat ini diselesaikan,”katanya.

Anggota DPR RI lainnya, Maman Imanulhaq sebagai wakil rakyat Dapil Sumedang-Subang-Majalengka, menyebutkan, ada 21 bangunan SD dan puluhan TK/PAUD dan madrasah yang tergusur akibat pembangunan Waduk Jatigede. Bahkan sampai saat ini masih belum jelas mau direlokasi kemana ribuan siswa tersebut.

“Ini menyangkut kelangsungan masa depan 1.730 siswa, termasuk dampak buruk psikis yang dialami anak-anak tersebut”, ungkap. Maman.

Dikatakan dia, proses pemindahan atau relokasi itu harus memperhatikan kearifan lokal termasuk situs-situs kepurbakalaan di Sumedang yang ditelantarkan tanpa direlokasi.

“Jangan seperti memindahkan kambing, ini manusia. Harus difikirkan juga sosial budaya dan kearifan lokal masyarakat setempat,”kata pengasuh Ponpes Al-Mizan Jatiwangi Majalengka ini. (Abduh)

4149 Views

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

*