DPR RI Meminta BIN dan Lembaga Pemerintah juga Swasta Bersinergi

MAJALENGKA (CT) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Mayjen (Purn), Dr. TB Hasanudin mengatakan perlunya sinergi antara BIN (Badan Intelejen Negara) dengan lembaga atau perusahaan besar, terkait anggaran BIN untuk tahun anggaran 2016 hanya dialokasikan sebesar 1,5 triliun dari 2.7 triliun kebutuhannya.

“Kami sepakat agar pemerintah menambah lagi (anggaran BIN red), mengingat tugas-tugas BIN ke depan akan semakin berat. Tetapi saya juga menyarankan agar BIN bersinergi dengan lembaga atau perusahaan besar,” kata TB Hasanudin dalam pesan elektronik yang diterima CT, Jumat (11/09).

Menurut politisi PDIP ini, bersinergi maksudnya agar perusahaan besar bisa memberikan informasi yang dibutuhkan oleh BIN karena lembaga atau perusahaan tersebut juga membutuhkan keselamatan dan keamanan.

“Bersinergi dengan memberi data Intelejen atau informasi yang dibutuhkan  BIN,  Bukan berupa materi atau uang. Seperti kita ketahui di lembaga atau perusahaan-perusahaan besar itu juga memiliki unit-unit pengamanan baik intern maupun extern, dengan unit-unit inilah BIN bisa berkoordinasi,” tegas pria kelahiran Majalengka ini.

Mantan Sekretaris Militer era Presiden Megawati ini mengatakan bahwa rujukan pertukaran informasi dengan pihak swasta itu juga diatur dalam UU No.17/2011 tentang Intelijen negara pasal 30 ayat b mengenai wewenang BIN yang berbunyi.

“meminta bahan  keterangan kepada kementerian,  lembaga pemerintah  non kementerian, dan/atau lembaga  lain sesuai  dengan kepentingan dan prioritasnya,” tukasnya. (Abduh)

1818 Views

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

*