Fraksi PKS Walk Out saat Paripurna APBD Perubahan

MAJALENGKA (CT) – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Majalengka dari Fraksi PKS, Deden Herdian Narayanto menyesalkan penetapan APBD Perubahan Kabupaten Majalengka 2015 yang tidak melakukan finalisasi antara Banggar dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Namun terkesan tergesa-gesa ditetapkan dengan melakukan Sidang Paripurna.

“Terkahir Banggar Rapat dengan TAPD tanggal 14 September , kita belum selesai di internal Banggar dan di skor jam 17.00 wib, sepakat dilanjut setelah Magrib. Ternyata jam 20.00 wib itu malah ada Sidang Paripurna penetapan APBD Perubahan padahal belum ada Finalisasi antara Banggar dengan TAPD,” kata Deden dalam konferensi Pers dengan media cetak dan elektronik di ruang Fraksi PKS DPRD Majalengka, Rabu (16/09).

Deden mengatakan pihaknya mengingatkan bahwa pembahasan APBD Perubahan 201d belum selesai.

“Diantara masukan dari Banggar kita sepakai semua OPD tidak ada tambahan anggaran administrasi kantor dan belanja seragam, Listrik dan lain-lain namun ternyata tiba-tiba diparipurnakan sebelum program itu dirubah,” ungkap Deden.

Kemudian menurut Deden ada anggaran atau program yang antara apa yang sudah disepakati Banggar dengan TAPD belum disepakati namun keburu diparipurnakan.

“Misalnya pengadaan Printer E KTP di setiap Kecamatan ternyata anggarannya masih di Disdukcapil,” jelas Deden..

Namun secara umum menurutnya komposisi APBD sudah bagus, cuma ada beberapa hal di luar koridor dan pembahasan yang belum final.

“Secara umum isi APBD Perubahan ini bagus, kita apresiasi kepada Bupati,” tukasnya.

Namun selain itu menurut Deden ada kelemahan di sektor PAD yang turun dari BUMD PDAM, dari sektor Pertanian PAD turun bahkan hilang Rp. 1 Milyar, dan dari sektor retribusi pasar juga turun.

“Meski secara komposisi APBD Perubahan bagus, kemampuan Fiskal dari intern terutama sektor PAD itu masih belum kuat,” jelasnya..

Hal senada dikatakan Ketua Fraksi PKS Asep Saepudin, menurutnya Fraksi PKS memutuskan walk out dari Sidang Paripurna APBD Perubahan 2015 karena sistem pembahasan APBD Perubahan antara Banggar dan APBD belum selesai.

“Ada anggaran yang harus masih kita kaji kembali seperti biaya administrasi kantor OPD-OPD, belanja seragam dan lainnya yang bisa dialihkan ke pos-pos lain,” ungkap Asep.

Selain itu menurutnya dana kompensasi Kuwu yang belum habis masa jabatan namun dipotong oleh Pilkades serentak sesuai amanat UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa belum ada anggarannya di APBD Perubahan.

“Dana kompensasi Kuwu ini seharusnya ada di APBD Perubahan, padahal masih ada waktu finalisasi, Kabupaten Subang saja nanti 23 September penetapan Sidang Paripurna APBD Perubahannya,” ungkap Asep. (Abduh)

1203 Views

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

*