H Eman Suherman: BUMDES Harus Dikelola Secara Profesional dan Baru 25 Persen yang Berjalan

Majalengkatrust.com – Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan KB (BPMDPKB) Kabupaten Majalengka, H. Eman Suherman mengatakan hingga saat ini baru 25 persen Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang berjalan dengan baik dari 337 desa di Kabupaten Majalengka.

“Salah satu tidak berjalannya Bumdes, kurang profesionalnya pengelola Bumdes. Jangan perangkat desa yang jadi Pengelola Bumdes sudah banyak kerjaanya, cari dari masyarakat yang profesional,” kata H. Eman Suherman saat membuka Bimtek Peningkatan Kapasitas pengelolaan Bumdes di Aaula Kokardan, Jalan Gerakan Koperasi Majalengka, Rabu (28/09).

Dia berpesan bagi pengelola Bumdes buat sebagai ladang pengabdian dengan mengelola Bumdes di desanya.

Dikatakan dia, Bumdes yang ada saat ini masih mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa dan pasca hadirnya UU Nomor 6 Tahun 2014.

Serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa untuk itu, Kementerian Desa PDTT menerbitkan Peraturan Menteri Desa tentang Badan Usaha Milik Desa.

“Melalui Permendesa ini desa melalui Bumdes mendapat peluang yang lebih besar untuk meningkatkan perannya dalam pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya”jelas dia.

Dia menambahkan, Permendesa tersebut mengatur ketentuan tentang Bumdes. Diantaranya, desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut Bumdes yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Usaha yang dapat dijalankan Bumdes lanjut dia, yaitu usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendirian Bumdes disepakati melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

“Bumdes diharapkan mampu menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi di desa yang juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Bumdes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial Bumdes bertujuan mencari keuntungan untuk meningkatkan pendapatan desa,” jelasnya.

Apalagi lanjut dia, Dana Desa sekarang sudah mencapai 6 persen dari APBN dan ke depan pasti 10 persen dari APBN.

“Dua tahun Dana Desa, pembangunan fisik pasti sudah selesai, sekarang tinggal pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan yaitu bisa melalui Bumdes tersebut,”tukasnya.

“Jangan sampai dana desa tidak ada bekasnya, tidak ada perubahan yang signifikan di desa. Mari kita bangun desa kita untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat kita, kita harus mengubah kondisi sebelumnya menjadi lebih baik,”tandas dia.

Sementara itu Ketua Forum Bumdes Kabupaten Majalengka Eman Suherman (nama kebetulan sama namun orangnya berbeda) mengatakan Bumdes saat ini terkendala pemasaran.

“Kami ingin setiap produk unggulan Bumdes bisa dijual di Bandara Internasional Jawa Barat nanti sebagai souvenir khas Majalengka,” ujarnya.

Eman menegaskan saat ini pengelolaan Bumdes yang paling penting adalah seefisien mungkin dengan modal minimal tapi mampu menghasilkan pendapatan  yang maksimal.

“Semua potensi harus dimaksimalkan, Garut saja yang belajar ke kita sekarang sudah maju, omzetnya milyaran,” tegasnya. (Abduh)

1767 Views

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

*