Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Wakil Ketua DPRD Majalengka AS

MAJALENGKA (CT) – Hakim Praperadilan Achmad Munandar, SH menolak gugatan pemohon tersangka AS dalam putusan sidang praperadilan dengan termohon Kejaksaan Negeri Majalengka dalam kasus korupsi dana CSR program GP3K BUMN PT Sanghyang Sri.

“Menolak permohanan pemohon seluruhnya, Sprindik penetapan tersangka AS sah secara hukum, dan pemohon diharuskan membayar biaya perkara Rp. 5.000,” kata Hakim Achmad Munandar membacakan putusannya, Rabu (26/08) di persidangan.

Hakim Achmad Munandar mengatakan Sprindik nomor print : 02/0.2.23/Fd.1/04/2015 tertanggal 13 April 2015 dibuat berdasarkan bukti permulaan yang cukup sesuai pasal 184 KUHAP.

“Sedangkan penggeladahan dan penyitaan berdasarkan surat perintah penggeladahan dan penyitaan masuk ranah aquo praperadilan namun tidak melanggar KUHAP, jadi dalil pemohon ditolak,” tambahnya.

Selain itu Hakim Achmad Munandar mengatakan putusan MK nomor 21/PUU/12/2014 tidak berlaku surut sebagaimana pasal 47 Undang-Undang tentang MK. Ia mengatakan putusan MK nomor 21/PUU/12/2014 terbit tanggal 28 April 2015 sedangkan Sprindik nomor print : 02/0.2.23/Fd.1/04/2015 yang dikeluarkan Kejari Majalengka tentang penetapan tersangka AS tertanggal 13 April 2015.

“Menimbang asas non retroaktif, pasal 28 ayat 1 UUD 1945, Pasal 1 ayat 1 KUHAP yang memuat asas legalitas, sebuah Undang-Undang berlaku surut normanya haruslah dicantumkan secara tertulis. Apabila sebuah undang-undang berlaku surut akan terjadi kekacauan dan ketidakpastian hukum,” jelas Hakim Achmad Munandar.

Kajari Majalengka M. Basyar Rifai mengatakan pihaknya akan terus melakukan penyidikan kasus ini demi penegakan hukum. “Sampai saat ini sudah 35 orang saksi yang kita periksa, tentunya putusan praperadilan ini akan semakin memacu kinerja kami,” jelasnya. (Abduh)

1659 Views

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

*