Inspektorat Tegur Dinkes Kab. Majalengka Terkait Obat Kedaluwarsa

Majalengkatrust.com – Inspektorat menegur dan merekomendasikan agar Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka menolak obat-obatan dari distributor, yang masa kedaluwarsanya kurang dari 24 bulan.

“Kami merekomendasikan Dinas Kesehatan harus menolak obat yang akan diedarkan di 26 Puskesmas, yang masa kedaluwarsanya kurang dari 24 bulan,” kata Kepala Inspektorat Kab. Majalengka, H. Lalan Soeherlan saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (11/11).

Lalan mengungkapkan hasil audit Inspektorat menemukan, di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, obat kedaluwarsa senilai Rp 3,3 miliar yang dari tahun 2008-2015 tidak pernah dimusnahkan.

“Pemusnahan obat kedaluwarsa terakhir tahun 2007, sebagian besar yang kedaluwarsa itu obat droping dari pusat, bukan obat yang dilelang sumber dana APBD Majalengka,” ujar Lalan.

Selain itu, rekomendasi Inspektorat juga, lanjut dia, agar Dinkes segera memusnahkan obat-obatan kedaluwarsa tersebut.

“Bupati memberikan teguran keras ke Dinkes masalah obat kedaluwarsa ini, Rekomendasi Inspektorat juga bahwa Kepala Dinas Kesehatan harus menegur PPK, PPTK, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Kasi Farmasi,” tegas Lalan.

Sementara itu, Ketua Komisi IV dr. Hamdi yang juga mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, memastikan kalau obat-obatan kedaluarsa ini tidak akan beredar lagi di Puskesmas, apalagi diberikan kepada pasien yang berobat, karena seluruhnya telah ditarik ke gudang obat untuk dimusnahkan.

Hanya menurutnya, untuk pemusnahan ini harus dilakukan sesuai prosedur terkait tempat pemusnahan sangat terbatas, hanya ada di beberapa daerah, diantaranya di Karawang, Jawa Barat. Pemusnahan itu sendiri harus dilakukan oleh pihak ketiga, tidak bisa langsung oleh Dinas Kesehatan.

“Obat-obatan tersebut diketahui masa kedaluwarsanya sejak tahun 2008, itu sudah cukup lama. Kebanyakan obat-obatan ini berasal dari droping Pemerintah Provinsi dan Pusat, yang kasus penyakitnya jarang terjadi di Kabupaten Majalengka,” ungkap Hamdi.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Gandana Purwana menjelaskan soal proses perencanaan pengadaan obat yang menurutnya dilakukan berdasarkan usulan dari setiap Puskesmas, dalam bentuk Rencana Kebutuhan Obat (RKO) yang disusun oleh tim Perencanaan Obat Terpadu Puskesmas. Penghitungan kebutuhan obat menggunakan metoda konsumsi dan morbilitas, setelah itu Dinas Kesehatan melakukan rekapitulasi kebutuhan obat.

“Hasil rekapitulasi kebutuhan dikurangi sisa stok yang ada di gudang farmasi, setelah itu baru melakukan rapat pengadaan obat bersama tim yang juga dihadiri Puskesmas. Pengadaan obat dilakukan sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan dasar, serta anggaran yang tersedia,” papar Gandana.

Untuk pelaksanaan pendistribusian didasarkan atas permintaan kebutuhan yang diajukan pihak Puskesmas, dengan menggunakan formulir Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat. Hal itu dilakukan setiap bulan oleh setiap Puskesmas. (Abduh)

1116 Views

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

*