Jadi Tersangka Anak Tak Mau Sekolah, Wakil Ketua DPRD AS Lapor Ke Komnas HAM

MAJALENGKA (CT) – Wakil Ketua DPRD Majalengka AS yang merasa dikriminalisasi oleh Kejaksaan Negeri Majalengka dengan ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana CSR BUMN PT SHS dan kalah di sidang praperadilan PN Majalengka. Akhirnya, ia melaporkan permasalahan tersebut ke Komnas HAM di Jakarta.

“Penggeledahan yang dilakukan pihak Kejaksaan membuat cemar nama baik keluarga, anak saya yang masih SD sampai tidak mau sekolah selama 2,5 bulan karena bapaknya dituduh korupsi,” kata AS kepad CT, Jumat (04/09).

AS juga mengatakan dirinya belum pernah diperiksa sebagai tersangka dan sampai saat ini belum pernah menerima surat penetapan sebagai tersangka dan hanya tahu statusnya sebagai tersangka dari media massa. “Saya juga dibombardir dengan berita di media massa yang luar biasa sehingga kredibilitas saya turun dan dituduh merugikan negara Rp. 2,7 milyar tanpa LHP BPK,” jelas AS.

AS mengatakan bahwa tentang proposal yang RDKKnya dikatakan fiktif dirinya tidak pernah membuat proposalnya. “Yang membuat proposal kan orang PT SHS kenapa membidiknya ke saya padahal saya cuma ketua Gapoktan, diatas saya ada 10 nama lagi yang menerima dana dari PT SHS,” jelasnya.

Sementara pengacara AS, Cepi Pamungkas, SH mengatakan selain pengaduan ke Komnas HAM pihaknya juga telah melaporkan Hakim Praperadilan Achmad Munandar ke Komisi Yudisial dengan Nomor Laporan 1086/IX/2015/P.Penanganan skala prioritas berkas diterima Ketua Tim Pemeriksa DR. Jaja Ahmad Jayus SH MH, anggota H. Abas Said SH MH, H .Imam Anshori SH MHUM.

Seperi diberitakan CT sebelumnya Kejaksaan Negeri Majalengka melakukan penggeledahan di rumah pribadi wakil Ketua DPRD Majalengka AS di Dusun Sukamaju Desa Babakan Kec. Kertajati Kab. Majalengka, Senin (11/05).

“Penggeledahan ini terkait dugaan korupsi dana Gapoktan pimpinan AS yang merugikan negara sebesar Rp. 3 miliar,”kata Kajari Majalengka M. Basyar Rifai seusai penggeledahan dari jam 09.00 sampai jam 15.00 wib.Senin (11/05).

Rifai mengatakan AS saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana Gapoktan yang dikucurkan dari BUMN PT Sanghyang Sri kepada 3 Gapoktan yaitu Premas Jati, Tani Bangkit dan Sindang Tani.

“Modus AS, Gapoktannya fiktif dan uangnya dipakai kepentingan pribadi, akibat perbuatannya negara dirugikan Rp 2,7 miliar,” ujar Rifai.

Rifai mengatakan dengan di back up tim Kejati Jawa Barat, pihaknya melakukan penggeledahan di rumah AS dan menyita dokumen dari 8 kelompok tani. “Tersangka AS awalnya keberatan, namun kami tetap lakukan penggeledahan dan penyitaan dokumen,” jelasnya.

Rifai mengatakan dana Rp. 3 miliar yang diduga dikorupsi oleh AS berasal dari dana CSR (corporate social responsibility) BUMN PT Sanghyang Sri. “Tersangka AS belum dilakukan penahanan namun sudah ditetapkan sebagai tersangka,” tegas Rifai. (Abduh)

1512 Views

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

*