Kejari Majalengka Ungkap Potensi Korupsi Kades, Palsukan Kwitansi Toko Bangunan

MAJALENGKA (CT) – Kasie Intelejen Kejaksaan Negeri Majalengka Noordien Kusumanegara mengungkap modus para Kepala Desa di Kabupaten Majalengka dalam melakukan korupsi alokasi dana desa (ADD), dana peradaban, dana rutilahu atau bantuan program infrastruktur desa dan lainnya yaitu bekerjasama dengan Toko Bangunan memanipulasi kwitansi.

“Dalam pembangunan fisik ADD dan lainnya biasanya modus Kepala Desa itu dalam kwitansi “kerjasama” dengan Toko Bangunan dalam kwitansi, gampang terbaca seperti itu, misalnya beli semen aslinya 10 zak namun dalam kwitansi ditulis 30 zak,” ungkap Noordien saat sosialisasi dan bimtek pembekalan dana desa di hadapan puluhan KepalA Desa di Aula Desa Werasari Kecamatan Malausma.

Noordien mengatakan dengan lahirnya UU nomor 6 tahun 2014 yang salah satu amanatnya ada 10 % dana APBN ke desa yaitu untuk tahun 2015 berkisar Rp. 275 – Rp. 300 juta bisa menjadi musibah atau barokah tergantung pengelolaannya.

Noordien mencontohkan para Kepala Desa yang tersangkut kasus korupsi dengan salah satu modus memanipulasi kwitansi SPJ dengan Toko Bangunan yaitu AM Kades Gandawesi Kec. Ligung, TI Kades Desa Kareo, YS Kades Desa Sunia Kecamatan Banjaran.

“Bahkan di Kecamatan Malausma ini juga ada yaitu Kades Jagamulya inisial LAR yang sudah berstatus tersangka dan akhir tahun ini akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor terkait ADD dan dana infrastruktur,” ungkap Noordien.

“Yang terpenting dalam pengelolaan dana desa bagaimana perencanaan RAPBDes, RPJMDes dan harus melibatkan BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama harus dirangkul karena
Ada laporan ke Kejaksaan itu dari orang yang sakit hati ke Kepala Desa makanya semua pihak harus digalang dan dirangkul,” pesan Noordien.

Noordien juga menghimbau penggunaan dana desa dalam pertanggungjawaban harus transparan dan setiap pengeluaran harus dicatat ada kwitansinya. “Jangan dikorupsi silahkan kelola dengan baik agar Desa Mandiri dan sejahtera dengan potensinya masing-masing,” tukasnya.

Camat Malausma Iding Jaenudin mengatakan pentingnya sosialisasi dampak hukum dana desa bagi kepala desa dan pelaksana teknis tim pengelola kegiatan dana desa. “Mudah-mudahan dengan sosialisasi dana desa, Kepala Desa dibekali cara melangkah dan sesuai peraturan perundangan dan tidak melakukan penyalahgunaan wewenangnya,” ungkap Iding.

Dalam kesempatan tersebut Tim Kejari Majalengka juga memberikan buku dan stiker himbauan anti korupsi bagi para Kepala Desa. (Abduh)

2835 Views

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

*