Kejari Siap Hadapi Gugatan Praperadilan AS Wakil Ketua DPRD Tersangka Korupsi Dana CSR

MAJALENGKA (CT) – Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka M. Basyar Rifai didampingi Kasi Pidsus Mahdi Suryanto mengaku siap menghadapi gugatan praperadilan dari AS (saat ini menjabat Wakil Ketua DPRD) tersangka dugaan korupsi dana CSR PT Sanghyang Sri di Pengadilan Negeri Majalengka.

“Kami sudah siap menghadapi gugatan praperadilan dari pihak tersangka AS, penyidik kami dalam menetapkan tersangka sudah punya bukti permulaan yang cukup dan didukung dua alat bukti yang cukup,” kata Kajari M. Basyar Rifai saat ditemui di kantor Kejari Jl. Ahmad Yani no. 5 A, Selasa (04/08).

Namun ketika ditanya lebih lanjut, Rifai enggan membocorkan apa yang menjadi bukti permulaan dan dua alat bukti yang dijadikan dasar penetapan AS menjadi tersangka korupsi dana CSR PT Sanghyang Sri.

“Itu (bukti permulaan yang didukung minimal dua alat bukti-red) akan kita ungkap di sidang Praperadilan, termasuk dasar atau alasan penetapan tersangka AS yang berdasarkan putusan MK nomor 21/PUU/12/2014 bisa menjadi obyek praperadilan,” ungkap Rifai.

Rifai mengatakan pihaknya selaku termohon sudah menerima panggilan sidang praperadila dari PN Majalengka yang diagendakan pada Selasa 18 Agustus mendatang. “Kami sekarang sedang mempersiapkan bukti-bukti dan mempersiapkan diri dalam menghadapi sidang praperadilan,” ungkapnya.

Rifai mengungkapkan dana CSR PT Sanghyang Sri yang dikucurkan di seluruh wilayah Kabupaten Majalengka totalnya Rp. 16 milyar dan sudah kembali menjadi PNBP yang dipungut Jaksa Pengacara Negara Kejari Majalengka lebih dari Rp. 500 juta.

“Tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain, di Kecamatan Jatitujuh tempat tersangka AS sendiri dikucurkan senilai Rp. 5 milyar, nilai pengembalian dari tersangka AS sendiri tidak signifikan,” ungkapnya.

Ketika disinggung mengenai akar persoalan kasus ini yang berawal dari Surat Kuasa Khusus (SKK) dari PT Sanghyang Sri nomor : SKU-19/SKK/SHS.06/X/2014 kepada Kejaksaan Negeri Majalengka selaku Jaksa Pengacara Negara untuk membicarakan penyelesaian piutang atau kredit bermasalah di PT Sanghyang Sri, Rifai tidak membantahnya.

“Memang wktu itu ada SKK, begitu ada laporan dugaan tipikor kami tangani dan lakukan penyelidikan , dan penyidik menetapkan AS sebagai tersangka setelah bukti permulaan yang cukup dengan didukung dua alat bukti, setelah AS dijadikan tersangka, kami lakukan penggeledahan (di rumah AS-red) sehingga jadi terang benderang,” ungkap Rifai.

Rifai mengatakan gugatan praperadilan dari AS tidak menghalangi proses penyidikan yang dilakukan oleh pihaknya. “Sudah 21 orang saksi kita periksa dan Kamis (06/08/2015) besok kita agendakan pemeriksaan tiga orang saksi dari PT Sanghyang Sri,” jelas Rifai.

Sementara itu pengacara AS, Cepi Pamungkas mengatakan bahwa kasus kliennya ini masalah perdata yaitu utang piutang antara AS yang membina 8 gapoktan dengan PT Sanghyang Sri yang memberikan SKK kepad Kejari Majalengka sebagai Jaksa Pengacara Negara untuk menagihnya.

Hal tersebut menurut Cepi dibuktikan dengan surat undangan nomor B-0879/0.2.23/Gph.1/11/2014 dari Kajari M. Basyar Rifai kepada kliennya AS tertanggal 26 November 2014 untuk bertemu Jaksa Pengacara Negara Iyus Hendayana,SH, Ermawan,SH dan Supardi,SH untuk membicarakan penyelesaian piutang atau kredit bermasalah di PT Sanghyang Sri. “Sejak kapan utang piutang yang masalah perdata bisa menjadi tindak pidana korupsi, kalau begitu semua orang yang punya utang bisa menjadi tersangka korupsi semua,” tukas Cepi.

Cepi mengatakan kliennya AS sudah beritikad baik akan melunasi dengan cara dicicil selama satu tahun yang akan dibayar setiap habis panen kesatu bulan Maret 2014 dan habis panen kedua paling lambat bulan Desember 2015. “Kesanggupan melunasi ini dibuat klien saya dengan surat pernyataan diatas materai dan diserahkan ke Jaksa Pengacara Negara di Seksi Datun,” ungkapnya. (Abduh)

2019 Views

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

*