KH Maman Imanulhaq Ajak Generasi Muda Perangi Kejahatan terhadap Perempuan dan Anak

MAJALENGKA (CT) – Pemerintahan Desa dan Karang Taruna Desa Bongas Kulon, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka menggelar Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Perlindungan Perempuan dan Anak bertempat di Balai Desa setempat, Senin (20/06).

Acara yang dihadiri oleh Aris Prayuda (Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Majalengka, Ade Duryawan Staf Anggota DPR RI Komisi VIII, Kepala Desa dan BPD serta Masyarakat setempat.

Tedi Permana Ketua Karang Taruna Desa bongas kulon mengatakan Agenda ini dilaksanakan atas pengajuan program kami ke Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang difasilitasi oleh K.H Maman Imanulhaq selaku anggota DPR RI Komisi VIII serta sebagai ajang bersilaturahmi bersama masyarakat setempat.

Sementara itu Aris Prayuda Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Majalengka mengatakan Kekerasan dan Pelecehan terhadap Anak sangat marak terjadi dan situasinya sangat darurat akhir-akhir ini di Kabupaten Majalengka kasus terakhir menimpa Gadis yang di cabuli oleh Pemuda Di Kadipaten.

“Pemerintah Daerah sedang gencar-gencarnya melakukan Pembangunan secara fisik menjadi kota metropolitan nah, kita para aktivis dan pekerja sosial perlu membantu Pemerintah menjadi benteng pertahanan dari Pelaku Kejahatan baik menimpa perempuan maupun Anak karena Anak menjadi bagian yang terpenting dalam kemajuan bangsa maka perlu dilakukan pengertian pada Masyarakat mengenai UU Perlindungan Perempuan dan Anak semoga Para Orang tua,kaum perempuan dan anak di seluruh Desa tak lagi terjadi,” tegasnya.

Ade Duryawan Staf Ahli Anggota DRP RI K.H Maman Imanulhaq Komisi VIII mengatakan kasus tentang KDRT sebenarnya banyak yang tidak terungkap dibeberapa Desa namun, mungkin mereka takut untuk melaporkannya, pemberdayaan bagi kaum perempuan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kaum perempuan itu sendiri. Dia mencontohkan, dalam persoalan KDRT, pemberdayaan perlu dilakukan dengan cara pemulihan secara psikis terlebih dahulu.

“Kesehatan batin dan fisik harus menjadi prioritas utama ketika ada kasus KDRT.

Sementara bila persoalannya menyangkut pemberdayaan secara ekonomi, dia mengatakan, agar setiap program bantuan modal harus memperhatikan kebutuhan, minat, serta potensi perempuan.

Ade yang Juga Ketua Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak Ummi Maktum Al Mizan mengatakan, seringkali bantuan modal, terutama dari pemerintah, menjadi sia-sia karena tidak memperhatikan kebutuhan, minat, serta potensi perempuan. Padahal, dia beranggapan, program pemberian modal itu sangat baik bila ingin memberdayakan perempuan secara ekonomi. (Abduh)

1380 Views

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

*