Pantang Menyerah, Kuasa Hukum Wakil DPRD Majalengka AS Ajukan PK ke Mahkamah Agung

MAJALENGKA (CT) – Kubu wakil Ketua DPRD AS kembali mengajukan upaya hukum lanjutan atas ditolaknya gugatan praperadilan mengenai penetapan status tersangka oleh Kajari Majalengka. Kali ini, mereka mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan gugatan praperadilan yang ditolak tersebut.

Upaya PK atas putusan praperadilan PN Majalengka No Reg. 01/Pid.Prap/2015/Pn.Mjl tanggal 26 agustus 2015 tersebut disampaikan oleh kubu AS melalui kuasa hukumnya Cepi S Pamungkas, kepada Mahkamah Agung (MA) melalui kantor Pengadilan Negeri (PN) Majalengka, Senin (07/09) dan diterima oleh panitera PN Majalengka.

Perkara permohonan PK yang kembali menggugat Kejari Majalengka sebagai termohon tersebut juga merupakan yang pertama kalinya dilakukan di PN Majalengka sepanjang sejarah. Sehingga, dikeluarkanlan nomor register No : 01/Pid.PK/PK/2015/PN.MJL tertanggal 07 september 2015.

Cepi menjelaskan, upaya PK ini terdapat setidaknya enam dasar hukum yang melandasinya. Diantaranya, Surat edaran mahkamah agung (SEMA) No 4 tahun 2014, Undang-undang (UU) No 48 tahun 2009 tentang kuasa kehakiman, UU No 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, UU No 15 tahun 2006 tentang BPK, putusan MK No 21/PUU-XII/2014, dan Yurispridensi putusan Reg No 136 PK/Pid/2001.

“Permohonan PK atas putusan Praperadilan PN Majalengka dalam nomor perkara No Reg. 01/Pid.Prap/2015/Pn.Mjl telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya sehingga patut iduga telah terjadi upaya penyelundupan hukum. Sebagaimana diatur dalam SEMA No 4 tahun 2014, PK dalam putusan praperadilan tidak dibolehkan kecualam dalam hal ditemukan indikasi penyelundupan hukum,” jelas Cepii.

Menurutnya, dalam menangani perkara praperadilan sebelumnya, PN Majalengka dianggap tidak bisa membedaka antara dasar hukum untuk pelaksanaan persidangan praperadilan dengan dasar hukum untuk membatalkan Surat perintah penyidikan (Sprindik) Sprindik No Print – 02/0.2.23/Fd.1/04/2015 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Majalengka.

“Dasar hukum untuk pelaksanana proses persidangan Praperadilan adalah putusan MK No 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 Agustus 2015, sedangkan dasar hukum untuk pembatalan Sprindik tersebut adalah UU No 15 tahun 2006 tentang BPK pasal 8,” tuturnya.

Oleh sebabnya, dalam permohonan PK tersebut, pihaknya berharap Mahkamah Agung bisa menyatakan menerima permohonan PK ini seluruhnya, menyatakan menerima alasan-alasan hukum PK, menyatakan Sprindik No Print 02/0.2.23/Fd.1/04/2015 bertentangan dengan UU No 15 tahun 2006 pasal 8 serta pasal 10, menyatakan batal putusan praperadilan PN Majalengka No Reg 01/Pid.Prap/2015/Pn.Mjl, menyatakan tidak sah penyitaan dan pengeledahan, serta menghukum termohon untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Panitera PN Majalengka H Maman Rusmana SH menjelaskan jika pihaknya telah meaksanakan kewajiban untuk menerima atau melayani permohonan PK yang dilakukan oleh pihak pemohon, selanjutnya permohonan PK ini akan dilaporkan kepada Ketua PN Majalengka untuk diproses lebih lanjut seperti menunjuk majelis hakim dan menentukan waktu persidangannya. (Abduh)

1413 Views

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

*