Pemkab Majalengka Diminta Menata Ulang Anggaran Pendidikan, Kenapa?

MAJALENGKA (CT) – Mulai tahun ajaran baru nanti Pemerintah Kabupaten Majalengka harus menata ulang anggaran untuk bidang pendidikan. Hal ini terjadi karena Pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) akan berada di bawah pengelolaan Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Otomatis alokasi dana yang dikucurkan untuk SMA dan SMK bisa dialihkan ke anggaran Pembangunan Wilayah atau bisa juga untuk menambah anggaran SD dan SMP. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka DR H. Nasrudin MMPd mengatakan, perubahan ini berdasarkan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, menjadi Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Nantinya manajemen pengelolaan sekolah akan diurus oleh pemerintah provinsi, tidak lagi oleh pemerintah kabupaten-kota.

“SMA maupun SMK itu khususnya yang negeri, nanti di bawah pengelolaan pemerintah provinsi. Oleh karena itu, dari mulai kepegawaian, penggajian, temasuk pengangkatan kepala sekolah pindah ke provinsi. Untuk SD dan SMP, nanti diserahkan kepada kabupaten/kota setempat,” jelasnya, Jumat (11/09).

Menurut Nasrudin, hal ini sangat positif karena masing-masing level pemerintahan memiliki tanggung jawab dan tugasnya masing-masing dalam bidang pengembangan SDM, yakni pemerintah pusat akan mengelola pendidikan tinggi, pemerintah provinsi mengelola pendidikan menengah, dan pemerintah kabupaten-kota mengelola pendidikan dasar SD dan SMP.

Sementara itu menurut Rosmedi SpdI guru SMK Perjuangan Bangsa Ligung menyambut baik dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh pemerintah, Baginya dengan dikelola oleh Pemerintah Provinsi akan mendatangkan plus minus tersendiri.

“Saya sebagai guru SMK setuju saja, toh peraturan tersebut telah dirancang dan digodog oleh para ahli, Sisi positifnya anggaran akan lebih besar kalau dikelola oleh pemprov sedangkan kekurangannya ketika kita ada masalah dilapangan, koordinasinya harus ke disdik kabupaten atau provinsi,” ujarnya.

Hal serupa diutarakan oleh Taip SPd guru SMAN 1 Jatitujuh yang mengatakan setuju dengan adanya peraturan tersebut. Baginya sebagai abdi negara harus patuh dan mengikuti apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang.

“Peraturan tersebut memang sudah berjalan secara bertahap, semoga tahun depan sudah bisa dilaksanakan sepenuhnya,” ungkapnya. (Abduh)

1986 Views

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

*