Pengusaha Galian C Keluhkan Sulitnya Proses Perizinan

MAJALENGKA (CT)-Sejumlah pengusaha Galian C di Majalengka mengeluhkan betapa sulitnya pemerintah sulitnya mengeluarkan izin dan belum tahu bagaimana sikap pemerintah Provinsi Jawab Barat dalam mengeluarkan izin usaha pertambangan (IUP) khususnya untuk galian C.

“Bagaimana Tata cara untuk mendapatkan perizinan yang murah dan cepat ? Apakah yang belum termasuk zona wilayah pertambangan apakah diperbolehkan melakukan pertambangan,”? kata Suparman salah seorang pengusaha Galian C saat audiensi dengan Komisi III DPRD Majalengka dan Dinas ESDM Jabar serta stakeholders lainnya di ruang paripurna DPRD Majalengka, Rabu (23/12)

“Pengusaha sangat sulit memperoleh izin bahkan sudah mencoba beberapa kali selalu mentok,” keluh Suparman.

Wakil Ketua DPRD Majalengka M. Jubaedi mengatakan pihaknya banyak mendapat aspirasi dari pengusaha galian C bahwa untuk mendapatkan izin galian sangat amat sulit sekali.

“Biar tidak ilegal kita tanyakan langsung kepada Dinas ESDM dan BPMPT Jabar yang hadir,” ungkapnya.

Hal senada dikatakan Ketua Komisi III DPRD Majalengka Liling Alimukti, menurutnya para pengusaha Galian C di Majalengka butuh perizinan yang resmi dalam menjalankan usaha pertambangannya.

“Para pengusaha butuh informasi bagaimana mengurus mekanisme perizinan terkait adanya UU nomor 23 tahun 2014 yang menyebutkan perizinan pertambangan dikeluarkan Pemerintah Provinsi,” tukas Liling.

Sementara itu Teri H. Kabid Mineral Geologi Air Tanah Dinas ESDM Provinsi Jabar mengatakan fungsi Dinas ESDM adalah membuat pertimbangan teknis yang menjadi dasar BPMPT (Badan Penanaman Modal Perizinan Terpadu) Pemprov Jabar mengeluarkan perizinan pertambangan.

“Proses ini kami lakukan selama ini sesuai waktu yang diminta BPMPT,” jelasnya.

Ia mengungkapkan saat ini untuk mempercepat keluarnya perizinan usaha pertambanggan (IUP) sedang diusahakan agar IUP bisa ditandatangani oleh Kepala BPMPT tidak harus oleh Gubernur.

“Kami sedang mengusahakan proses Pergubnya sehingga bisa didelegasikan ke Kepala BPMPT penandatanganan IUP ini,” jelasnya.

Ia menjelaskan proses penerbitan IUP awalnya dengan penetapan wilayah pertambangan.

“Dan di daerah kami membentuk UPT-UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang untuk melayani wilayah Ciayumajakuning ada di Cirebon kantornya,” pungkasnya.

Namun BPMPT Provinsi Jabar yang diundang hadir, tidak hadir sampai waktu yang disepakati sehingga audiensi dijadwalkan ulang kembali. (Abduh)

1515 Views

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

*