Pertanyakan Status Non Aktif UNMA, Ratusan Mahasiswa Geruduk Rektorat

MAJALENGKA (CT) – Ratusan mahasiswa Universitas Majalengka (UNMA) dari Fakultas Pendidikan Jasmani dan Fakultas Pendidikan Syariah terkait isu Unma dinonaktifkan Kemenristekdikti dan dibekukan oleh Kopertis menggruduk pihak dekan dan Rektorat di kampus Universitas Majalengka Jalan KH. Abdul Halim Majalengka, Rabu (07/10).

Seyogyanya kurang lebih 100 mahasiswa tersebut akan melakukan aksi unjuk rasa di Kampus namun akhirnya batal dan diganti dengan audiensi dengan pihak Rektorat di auditorium Kampus Unma yang dimulai pukul 15.30 wib sampai pukul 17.30 wib.

Tuntutan para mahasiswa tersebut meminta kepastian nasib keberlangsungan terhadap Mahasiswa UNMA setelah dibekukannya UNMA oleh Dirjen Dikti Kemendikti. Rektor Universitas Majalengka Prof.Dr.Ir.H.Sutarman menjelaskan, penonaktifan Unma itu bukan pembekuan, tapi berkaitan dengan data login PDPT yang tidak bisa diakses karena mendapatkan teguran dari pemerintah.

Menurut dia, penonaktifan sistem itu sendiri karena rasio dosen dan mahasiswa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 49 Tahun 2014. Isi peraturan itu menyebutkan jika rasio ideal dosen mahasiswa jurusan eksak adalah 1:30, dan jurusan sosial dosen mahasiswa adalah 1:45.

Di UNMA sendiri, lanjut dia, rasio perbandingan dosen dan mahasiswa bervariasi dan paling tinggi 1:65 yang dikatakan belum ideal, dan itu terjadi hanya di beberapa program studi (prodi).

“Kalau mengenai kelas jauh Unma sudah ditutup sejak dulu. Sedangkan rasio dosen kami telah mengangkat dosen tetap sebanyak 63 orang dan calon dosen tetap sebanyak 18 orang. Kami optimis rasio dosen dengan mahasiswa November ini akan tercapai. Pada bulan Agustus lalu kita sudah menyerahkan data dosen ke Kopertis dan November ini akan kita layangkan lagi,” kata Sutarman dihadapan ratusan aktivis mahasiswa.

Dia menjelaskan, teguran terhadap perguruan tinggi swasta (PTS) nonaktif menurut aturan, tidak mendapatkan pelayanan dari pemerintah, proses sertifikasi dosen ditunda, bantuan pemerintah dihentikan dulu dan lain sebagainya. Semua itu tidak diberikan sebelum ada perbaikan.

“Jadi kampus nonaktif itu tidak ditutup pemerintah atau dilarang membuka kegiatan akademik. Hanya karena persoalan sistem dan tidak mendapatkan pelayanan dari pemerintah sebelum diperbaiki,” jelasnya.

Masih dikatakan Sutarman, menurut Kementristekdikti, PTS nonaktif itu boleh menerima mahasiswa baru, melakukan proses wisuda, kegiatan proses belajar mengajar, dan kegiatan akademik lainnya, asalkan tidak ada konflik antara pihak yayasan dengan rektorat maupun adanya dualisme kepemimpinan.

“Di kampus kami itu tidak terjadi konflik, pembekuan tidak ada dasar perundang-undangannya,” jelasnya.

Ditambahkan dia, prodi yang dinonaktifkan itu ada empat yakni ekonomi dan perbankan Islam, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Raudhlatul Athfal dan Pendidikan Jasmani dan Rekreasi. “Meski hanya ada empat prodi yang nonaktif, tapi tetap itu kan dibawah Unma. Sehingga dinonaktifkan secara kelembagaan,”paparnya.

Mengenai surat permohonan pengaktifan kembali kampus, lanjut dia, saat ini rekomendasi sudah ada di meja Kopertis tinggal ditandatangi pihak Dirjen Dikti. “Sudah ada ada di meja Dirjen, tinggal di tanda tangani saja. Dan dalam waktu tidak lama lagi, Unma akan kembali aktif mendapatkan layanan sebagaimana menamestinya,”paparnya.

Pihaknya berharap baik mahasiswa, orang tua, masyarakat maupun pihak terkait lainnya, agar tetap tenang dan tidak resah karena persoalan ini akan kembali normal dan tetap kuliah seperti biasa. (Abduh)

5952 Views

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

*