Puluhan Massa PMII Majalengka Demo Dua Tahun Pemerintahan Jokowi

Majalengkatrust.com – Puluhan massa Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melakukan demo dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi. Mereka gelar aksi long march menyusuri jalan KH Abdul Halim mulai dari lapangan Pujasera berjalan kaki ke Gedung DPRD Majalengka, Jumat (21/10) pukul 13.20 WIB.

Aksi yang cukup lama itu, sekitar pukul 15:10 WIB massa PMII tersulut emosi yang akhirnya bentrok dengan pihak pengamanan dari Polres Majalengka. Sehingga massa PMII dipaksa keluar dari halaman Gedung DPRD Kabupaten Majalengka dan membubarkan diri.

Pantauan Majalengkatrust.com massa aksi unjukrasa dari PMII berkumpul di lapang Pujasera, melakukan blokade jalan depan Pom Bensin Kota di jalan KH Abdul Halim Majalengka.

Kemudian massa PMII melakukan aksi long march dari depan Pom Bensin Kota Majalengka sampai di Gerbang DPRD Kabupaten Majalengka dengan pengawalan Kepolisian dari Polres Majalengka.

Massa PMII membagikan selembaran kertas dan sampai massa PMII menerobos Barigade Pengamanan dari Polres Majalengka, sehingga massa PMII berhasil masuk ke halaman DPRD Kabupaten Majalengka di Jl. KH. Abdul Halim.

Dalam aksinya massa PMII membawa Spanduk yang bertuliskan “Kartu sakti Jokowi harus tepat sasaran”, dan “Selesaikan Reforma Agraria dan Konflik Agraria” serta “Ada apa dengan Nawacita”.

“Dua tahun pemerintahan Jokowi bukanlah nawacita tapi duka cita untuk masyarakat, program kerja Jokowi hanya politik pencitraan belaka,” kata Korlap aksi, Fauzi dalam orasinya di halaman Gedung DPRD Majalengka.

Menurut dia, dongeng rezim merakyat tapi tidak pro rakyt, rezim Jokowi – JK awal nya mendapat ekspektasi dari masyarakat luas karena rezim ini sering blusukan ke tengah tengah  masyarakat, yang dikkenal dengan gaya politik pencitraan.

“Ini dibuktikan dengan tidak seriusnya sang rezim dalam merealisasikan 9 poin program prioritas atau nawacita. Sudah sepatutnya kami pergerakan PMII Kabupaten Majalengka mengevaluasi dua tahun pemerintahan Jokowi-JK,” ungkapnya.

Fauzi dalam orasinya mengatakan Pemerintah Jokowi-JK tidak serius untuk menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kuat melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi.

Bermartabat dan terpercaya, seperti masih banyaknya kasus korupsi kelas kakap yang belum terselesaikan, karena harus diikuti dengan reformasi Kejaksaan dan Kepolisian.

Dikatakan dia Pemerintah Jokowi-JK gagal dalam meningkatkan produktifitas dan daya saing  di pasar Internasional, ini di buktikan dengan menguatnya impor non migas ke dalam Negeri.

“Pemerintah Jokowi-JK tidak serius dalam membangun system demokrasi yang baik terbukti dengan masih ada nya beberapa daerah yang masih menggunakan isu SARA sebagai alat politik yang justru berpotensi terjadinya disintegrasi sosial,” tukasnya. (Abduh)

3609 Views

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

*