Sejumlah LSM Soroti Kerusakan Lingkungan di Majalengka

MAJALENGKA (CT) – Menyikapi kerusakan lingkungan yang diakibatkan penambangan batu, pasir dan tanah ilegal yang marak dilakukan di kabupaten majalengka, LSM KPLHI (Komunitas Peduli Lingkungan Hidup Indonesia) dan LSM MATA akan terus melakukan konsolidasi dengan para pihak instansi terkait salah satunya yakni BPLH (Badan Pengelola Lingkungan Hidup) Kabupaten Majalengka.

Sejumlah LSM yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Anti Korupsi yang di wakili oleh Idrus Ketua KPLHI Majalengka bersama Dadan Januar Kepala Divisi Kajian Legal LSM MATA menyambangi ruangan kantor Kepala BPLH Kabupaten Majalengka H. Alimudin.

Ketua LSM KPLHI Idrus mengatakan KPLHI mendorong agar BPLH turut berperan aktif dalam memerangi penambangan liar ilegal dengan melakukan langkah preventif sesuai dengan kewenangannya yang selama ini belum maksimal dalam pengawasan serta pemantauan lingkungannya.

“Walaupun izin pertambangan sekarang dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi namun kajian teknis seperti Amdal dan lainnya tetap di BPLH Kabupaten setempat,” ungkap Idrus kepada CT, seusai menyambangi Kantor BPLH di JL KH Abdul Halim, Jumat (16/10).

Selain itu Idrus mengatakan pihaknya keberatan dengan maraknya penebangan pohon peneduh di pinggir jalan.

Menurutnya rencana penebangan pohon seharusnya sudah ditetapkan dalam aturan daerah mengenai K3 (kebersihan, ketertiban, keindahan).

“Sedangkan apabila terjadi bencana alam itu lain lagi ceritanya, artinya bukan serta merta harus ditebang. Bukankah selama ini justru kebijkan setiap kabupaten kota untuk menambah Ruang Terbuka Hijau,” ungkap Idrus prihatin.

Sementara itu Kepala Divisi Kajian Legal LSM MATA Dadan Januar menambahkan agar BPLH membuat kajian terkait penambang liar yang menimbulkan kerusakan lingkungan yang cukup merugikan.

“Kami menganggap BPLH sebetulnya memiliki kewenangan untuk melakukan gugatan perdata terhadap pengusaha tambang ilegal terkait kerugian materil dan imateril yang ditimbulkan oleh kegiatan penambangan,” tukas Dadan.

Dadan menganggap bahwa perlu adanya forum diskusi grup dengan beberapa instansi pemerintah maupun penegak hukumnya terkait maraknya isu penambangan liar tersebut, dengan harapan dapat terciptanya solusi terbaik untuk kelestarian lingkungan dengan manfaatnya bagi pembangunan Kabupaten Majalengka. (Abduh)

2217 Views

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

*