Sidang PK Wakil Ketua DPRD Tanpa Dihadiri Pihak Kejari Majalengka

MAJALENGKA (CT) – Pihak Kejaksaan Negeri Majalengka sebagai termohon, mangkir dari persidangan Peninjauan Kembali (PK) penetapan tersangka Wakil Ketua DPRD Majalengka, AS dalam kasus dugaan korupsi dana CSR BUMN PT Sanghyang Sri. Sebelumnya, diputuskan praperadilan oleh Hakim, Achmad Munandar, penetapan tersangka AS sudah sesuai peraturan perundang-undangan dan sesuai KUHAP.

Sidang PK dengan agenda replik, Selasa (06/10) yang dipimpin Hakim Ketua, Ela Nurela molor dari jadwal yang direncanakan semula pukul 11.00 WIB karena menunggu pihak termohon Kejari Majalengka dan sidang baru dilaksanakan pukul 14.00 WIB tanpa kehadiran pihak termohon Kejari Majalengka.

“Ketidakhadiran termohon tanpa alasan yang jelas, katanya ada penyuluhan hukum, namun kita tidak menerima surat pemberitahuan tertulis tentang penyuluhan hukum itu,” kata Hakim Ketua Ela Nurela.

Hakim Ketua, Ela Nurela mengatakan pihaknya akan memanggil kembali pihak termohon Kejari Majalengka pada 13 September mendatang dengan agenda duplik dari termohon Kejari Majalengka.

“Mudah-mudahan pada agenda duplik termohon bisa hadir,” ungkap Hakim Ela.

Sementara pihak pemohon AS dalam replik yang dibacakan pengacarannya, Cepi Pamungkas mengatakan bahwa pihaknya menolak dengan tegas dalil-dalil atau pendapat Jaksa Kejaksaan Negeri Majalengka, kecuali terhadap hal-hal yang sesuai dasar dan fakta hukum.

Menurut Cepi bahwa pendapat Jaksa Kejari Majalengka atas SEMA nomor 4 tahun 2014 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia 2013, adalah sesuatu yang didasarkan kepada pemahaman yang keliru di dalam SEMA nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI 2013 bagian Kamar Pidana.

Di sana, kata dia jelas dan gamblang ditegaskan bahwa upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti/tetap yang diduga ada penyelundupan hukum.

“Pendapat tersebut dibahas di kamar pidana bukan Kamar Perdata, dengan demikian pendapat Jaksa Kejaksaan Negeri Majalengka yang menyatakan penyelundupan hukum hanya dikenal didalam hukum perdata internasional adalah pendapat keliru yang jelas-jelas menampikan keberadaan SEMA Mahkamah Agung,” jelas Cepi.

Cepi mengatakan Jaksa Kejari Majalengka tidak memahami tentang makna putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga berpendapat putusan Praperadilan tidak termasuk ke dalam pengertian putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap.

Padahal yang dimaksud dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah semua putusan yang didalamnya sudah tidak memiliki lagi upaya hukum biasa kecuali upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali.

“Fakta hukum dalam dunia peradilan kita, Kejaksaan Agung dalam prakteknya beberapa kali mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) terhadap putusan Praperadilan salah satunya upaya PK atas pembatalan tersangka Bahtiar Abdul Fatah kasus PT Chevron Pasific Indonesia oleh PN Jakarta Selatan, dengan demikian upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali dalam perkara hukum aquo telah memiliki banyak landasan hukum yang jelas dan pasti selain SEMA juga yurisprudensi Hakim PN Jaksel, dan PK ini layak dikabulkan,” jelas Cepi.

Terpisah Kepala Kejari Majalengka Muhamad Iwa SP melalui Humas Kejari Noordien Kusumanegara ketika dikonfirmasi alasan ketidakhadiran dalam sidan Replik PK Wakil Ketua DPRD AS karena ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan.

“Bukan tidak menghormati Persidangan namun karena ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan,” jelas Noordien saat dihubungi CT melalui telepon selulernya. (Abduh)

1755 Views

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

*