Sidang Praperadilan AS, Pengacara Nilai Penyidik Kejaksaan Abuse Of Power

MAJALENGKA (CT) – Sidang praperadilan tersangka korupsi dana CSR AS yang juga sebagai Wakil Ketua DPRD Majalengka dari Fraksi Gerindra, dengan agenda pembacaan gugatan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Majalengka, Selasa (18/08) dipimpin Hakim Ketua Ahmad Munandar.

“Sesuai dengan KUHAP maka sidang praperadilan dalam waktu 7 hari harus sudah ada putusan yaitu pada 26 Agustus mendatang,” kata Hakim Ketua Ahmada Munandar saat membuka sidang.

Pengacara AS selaku pemohon yaitu Cepi Pamungkas, SH mengatakan ada beberapa perubahan gugatan dan diterima oleh termohon Kejaksaan Negeri Majalengka dan diterima oleh termohon dan dikabulkan oleh hakim.

“Kami gugat penetapan tersangka klien kami AS, berdasarkan putusan MK bahwa penetapan tersangka tidak memiliki bukti permulaan yang cukup sesuai KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sesuai UU nomor 8 tahun 1981 dan bertentangan dengan UUD 1945,” ungkap pengacara pemohon Cepi Pamungkas.

Cepi mengatakan gugatan Praperadilan ini berdasarkan putusan MK yang mengubah ketentuan Pasal 77 KUHAP tentang obyek praperadilan. Dimana MK dalam putusannya menambah penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan termasuk sebagai obyek praperadilan.

Jadi menurutnya pihaknya melalukan gugatan Praperadilan atas penyidikan/penetapan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Majalengka nomor Sprindik nomor print : 02/0.2.23/Fd.1/04/2015 tertanggal 13 April 2015.

“Asas due process of law sebagai perwujudan pengakuan hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak, terutama bagi lembaga-lembaga penegak hukum demi keadilan dan kepastian hukum,” ujarnya.

“Klien saya telah dilakukan abuse of power oleh tergugat Kejaksaan Negeri Majalengka karena tidak pernah diperiksa terlebih dahulu dan melakukan penggeledahan dan penyitaan yang merendahkan martabat klien saya,” tambah Cepi.

Menurutnya apa yang dilakukan kliennya sudah sesuai pasal 1330 dan 1338 KUH Perdata mengenai penggunaan dana CSR dari PT Sanghyang Sri.

“Penetapan tersangka klien saya juga tidak didukung oleh hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kerugian negara, ” jelasnya.

“Kepada majelis hakim agar menerima gugatan yaitu membatalkan status tersangka AS dan tidak sah karena tidak cukup bukti. Memulihkan hak-hak penggugat serta harkat dan martabatnya,” ungkap Cepi.

Ketua Majelis Hakim Ahmad Munandar mengatakan agenda sidang selanjutnya adalah jawaban dari tergugat yaitu Kejaksaan Negeri Majalengka yang akan dilaksanakan 19 Agustus 2015 dan menutup sidang. (Abduh)

1707 Views

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

*