Sidang Praperadilan AS, Saksi Ahli Kejaksaan Ungkap Putusan MK Tak Berlaku Surut

MAJALENGKA (CT) – Saksi ahli pihak termohon Kejaksaan Negeri Majalengka Dr. Widiada Gunakaya, SH, MH dari Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB) dalam sidang praperadilan dengan pemohon tersangka korupsi dana CSR AS wakil ketua DPRD Majalengka mengatakan, korupsi adalah extra ordinary crime sehingga penangananya pun harus luar biasa.

“Indikasi ada kepentingan yang harus dilindungi yaitu kepentingan negara menyangkut kerugian negara agar tidak bertambah,” kata Dr. Widiada dalam sidang praperadilan tersangka AS di PN Majalengka yang dipimpin Hakim Ketua Achmad Munandar, Senin (24/08).

Dr Widiada mengatakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam hal melakukan lidik diberikan kewenangan extra ordinary namun tetap harus berpedoman ke pasal 3 KUHAP. “Sepanjang dalam koridor pasal 3 KUHAP dalam mencari bukti permulaan yang cukup merupakan due procces of law,” jelasnya.

“Dalam rangka mencegah kerugian negara yang lebih besar, kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan atau Jaksa,” sambungnya.

Terkait putusan MK nomor 21/PUU/12/2014 yang terbit 28 April 2015 terbit dikaitkan dengan sprindik penetapan tersangka AS nomor print : 02/0.2.23/Fd.1/04/2015 tertanggal 13 April 2015, DR Widiada mengatakan tidak boleh mengeyampingkan asas-asas hukum umum dan asas hukum materiil

“Artinya suatu UU dalam hal ini putusan MK tidak berlaku surut walaupun terpaut jarak hanya beberapa hari,” jelasnya.

Dr. Widiada menegaskan dalam Hukum Pidana sangat mengharamkan sekali keberlakuan surut dari suatu UU, jika itu diterapkan melanggar pasal 3 KUHAP juga dilanggar dan melanggar UUD 1945. (Abduh)

2064 Views

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

*