Termohon Menetapkan Tersangka terhadap AS Sudah Sah Menurut Aturan

MAJALENGKA (CT) – Pihak termohon dalam memberikan kesimpulannya yang dibacakan Kasi Pidsus, Mahdi Suryanto mengatakan sprindik nomor Print – 02/0.2.23/Fd.1/04/2015 tanggal 13 April 2015 yang dikeluarkan untuk tersangka AS dugaan korupsi dana CSR program GP3K PT SHS adalah sah dan sesuai peraturan perundang-undangan.

“Bahwa menurut saksi ahli Prof Ibnu Hartadi BAP Penyelidikan bisa dijadikan dasar penetapan tersangka, dan tidak adanya surat pemanggilan tersangka hanya proses administrasi. Menurut saksi ahli Prof Ibnu Hartadi juga, Asas Legalitas masih berlaku karena kita masih memakai KUHP warisan kolonial,” jelasnya.

Menurut Kasi Pidsus Mahdi Suryanto sesuai keterangan saksi ahli pihak termohon Kejaksaan Negeri Majalengka Dr. Hukum Pidana Widiada Gunakaya, SH, MH dari Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB) dalam sidang praperadilan dengan pemohon tersangka korupsi dana CSR AS wakil ketua DPRD Majalengka mengatakan korupsi extra ordinary crime sehingga penangananya pun harus luar biasa.

“Indikasi ada kepentingan yang harus dilindungi yaitu kepentingan negara menyangkut kerugian negara agar tidak bertambah,” kata Kasi Pidsus Mahdi

Menurut saksi ahli Dr Widiada mengatakan Jaksa penuntut umum dalam hal melakukan lidik diberikan kewenangan extra ordinary namun tetap harus berpedoman ke pasal 3 KUHAP.

“Sepanjang dalam koridor pasal 3 KUHAP dalam mencari bukti permulaan yang cukup merupakan due procces of law. Dalam rangka mencegah kerugian negara yang lebih besar, kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan atau Jaksa,” sambungnya.

Kasi Pidsus Mahdi juga mengatakan terkait putusan MK nomor 21/PUU/12/2014 yang terbit 28 April 2015 terbit dikaitkan dengan sprindik penetapan tersangka AS nomor print : 02/0.2.23/Fd.1/04/2015 tertanggal 13 April 2015, DR Widiada mengatakan tidak boleh mengeyampingkan asas-asas hukum umum dan asas hukum materiil

“Artinya suatu UU dalam hal ini putusan MK tidak berlaku surut walaupun terpaut jarak hanya beberapa hari,”jelasnya.

Dr. Widiada menegaskan dalam Hukum Pidana sangat mengharamkan sekali keberlakuan surut dari suatu UU,jika itu diterapkan melanggar pasal 3 KUHAP juga dilanggar dan melanggar UUD 1945.

Kasi Pidsus Mahdi juga mengatakan di Garut menurut Saksi Nurohman, para ketua Gapoktan membuat rekening pribadi masing-masing dan mendapat transferan uang dari H. Raskama Abdul Halim dengan total Rp. 1,8 milyar dengan rincian untuk dirinya sebagai Ketua Gapoktan Sumbersari Rp. 300 Juta, H. Budira Rp. 300 juta, H. Aspin Rp. 300 juta dan tersangka AS Rp. 900 juta.

“Jadi tindakan termohon menetapkan AS sebagai tersangka sah sesuai peraturan perundang-undangan,” tegas Kasi Pidsus Mahdi Suryanto.

Hakim Ketua Achmad Munandar mengatakan sidang praperadilan bukan menentukan sesorang bersalah atau tidak.

“Intinya secara formil penetapan tersangka itu sudah sesuai KUHAP,” kata Hakim Achmad Munandar.

Sidang kemudian ditutup dan dilanjutkan Rabu 26 Agustus 20015 dengan agenda putusan. (Abduh)

1611 Views

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

*