Visa Haji Kacau, Komisi VIII DPR RI Siap Sidak Sistem Siskohat Kemenag

CIREBON (CT) – Anggota Komisi VIII DPR RI, KH Maman Imanulhaq mengatakan berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pelaksanaan ibadah haji setiap tahunnya kerap sekali muncul. Kasus terbaru dan sangat meresahkan hati para calon jamaah adalah persoalan visa haji yang tidak keluar, sedangkan mereka sudah dipastikan akan berangkat di tahun ini.

Menurutnya, berdasarkan data terbaru yang disampaikan oleh Subdit Dokumen & perlengkapan haji, Kemenag RI menyebutkan, tinggal 1.997 orang jamaah haji yang belum terbit visanya dan masih proses di Kedutaann meskipun Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin menjanjikan hari ini Rabu 26 Agustus 2015, persoalan visa ini sudah bisa terselesaikan.

Maman Imanulhaq mengatakan dirinya mengkritisi ketidaksiapan pihak Kemenag RI dalam penyelenggaraan pelaksanaan ibadah haji, dari tahun ke tahun selalu muncul persoalan dari mulai catering, tempat pemondokan dan sekarang persoalan visa yang tidak keluar.

“Dengan adanya sistem E-Haji yang diberlakukan oleh Pemerintahan Saudia Arabia mestinya direspon dengan cepat dan tanggap oleh pihak Kemenag RI,” kata Maman dalam pesan elektronik yang diterima CT, Rabu (26/08).

Maman Imanullhaq menambahkan dengan sudah adanya sistem siskohat selama satu tahunan ini, pihak Kemenag RI bisa memaksimalkan sistem itu. “Siskohat semestinya menjadi jawaban atas persoalan visa haji yang bermasalah untuk membantu memberikan validasi data sehingga tidak muncul lagi kesalahan data-data jamaah haji, seperti nama dan lain lain. Dengan adanya Siskohat kualitas pelayanan haji kepada jamaah diharapkan bisa lebih baik,” ujarnya.

Karena itu, Maman Imanulhaq menegaskan Komisi VIII Fraksi PKB akan segera melakukan sidak terhadap Siskohat sudah sejauh mana sistemnya berjalan selama ini. “Pihak Fraksi PKB akan segera mengambil langkah terkait persoalan visa haji yang masih banyak belum keluar saat ini dan meresahkan para jamaah haji,” jelasnya.

Langkah yang akan diambil FPKB menurut Maman yaitu segera melakukan sidak Siskohat, dan bagaimana pelaksanaan E-Hajj bisa dilakukan oleh Kemenag RI. “Persoalan yang dianggap tidak terlalu berat saja tidak bisa diselesaikan oleh pihak Kemenag RI, apalagi dengan persoalan yang berat. FPKB pun akan langsung memonitoring sudah sejauh mana sistem Siskohat berjalan selama ini,” imbuhnya.

Selanjutnya politis asal Majalengka ini menambahkan F-PKB akan mengusulkan panja pengawasan pelaksanaan haji karena selalu adanya persoalan dan kekurangan disetiap tahun pelaksannaan ibadah haji. Ini sangat merugikan jamaah.

Ia mengatakan F-PKB akan melihat kinerja Kemenag Agama RI, penggunaan anggaran dalam penyelanggaraan pelaksannaan ibadah haji dan akan dilakukan pembahasan terkait RUU Panja Haji supaya memperjelas bagaimana kesanggupan Kemenag RI dalam melaksanakan penyelenggaraan haji.

“F-PKB akan membuka layanan pengaduan atau call center bagi para jamaah haji yang mengalami kendala dan persoalan terkait visa haji dan persoalan haji lainnya. Melalui call center ini diharapkan bisa mengetahui berapa jumlah visa jamaah haji yang belum keluar sampai saat ini, serta bagaimana upaya penangananya dan tingkat keterlambatannya,” pungkasnya. (Abduh)

1860 Views

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

*