Warga di Kecamatan Kertajati Desak Pemerintah Berikan Ganti Rugi Lahan BIJB

MAJALENGKA (CT) – Sejumlah warga Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka desak pemerintah segera lakukan ganti rugi lahan untuk Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati, sebagian lahan warga di antaranya kini sudah mulai dibangun pihak kontraktor pengerjaan BIJB.

Informasi yang dihimpun CT,  sampai kini pemerintah belum memberikan kepastian kapan ganti rugi dilaksanakan serta wilayah mana yang akan diganti rugi, jumlah pemohon sendiri kini cukup banyak mencapai lebih dari 400 bidang tanah atau lebih dari 150 hektar.

Sejumlah warga lainnya sudah berulang kali mendatangi Kantor BPN agar segera melakukan pengukuran tanah dan membayar lahan sesuai janji pemerintah yang akan segera membayar ganti rugi lahan. Namun pemerintah belum juga merespon permohonan warga.

Camat Kertajati Amin Aminudin mengatakan hingga kini pihaknya belum mendapatkan informasi atapun koordinasi dari pihak berwenang kapan ganti rugi dilaksanakan. Dia menduga lambatnya pembayaran ganti rugi akibat adanya pelimpahan kewenangan pembayaran yang semula dilakukan oleh Dinas Perhubungan kini oleh Biro Aset Daerah yang didaerah ketua timnya berasal dari Badan Pertanahan Nasional.

“Kami sekarang hanya salah satu anggota tim pembebasan lahan, ketuanya sendiri adalah BPN, sejauhmana prosesnya saat ini, kami belum mengetahui. Kamipun tidak bisa memberikan penjelasan lebih gamblang kepada seluruh masyarakat yang datang menanyakan hal tersebut,” jelas Aminudin, Senin (25/04).

Sementara itu Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah di Kantor BPN Majalengka, Eti Rusnaeti ketika dimintai konfrmasi mengenai waktu pelaksanaan pembebasan lahan mengatakan, pihaknya baru mendapat surat pelimpahan dari Biro Aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Selasa (05/04) lalu.

Namun dalam surat etsrebut tidak dijelaskan wilayah mana saja yang harus segera diganti rugi dan berapa nilai uang yang tersedia.

“Kami sekarang baru akan membalas surat dari Biro Aset untuk menanyakan wilayah mana yang akan dibebaskan dan berapa nilai anggaran yang tersedia,” ungkap Eti.

Menurutnya saat ini berdasarkan data permohon dari warga Desa Sukamulya dan Sukakerta saja sudan mencapai 400 bidang tanah ataus eluas 120 hektare, jumlah tersebut belum termasuk lahan warga Kertajati seluas 15 hektare yang sebagian diantaranya sudah mulai dibangun oleh pihak kontraktor PT BIJB.

Serta fasilitas umum seperti Balai Desa, mesjid, Gedung Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Desa Kertasari serta lahan milik warga sebanyak 546 bidang atau seluas 173 haktere milik 117 Kepala Keluarga. Lahan tersebut telah diukur pada tahun 2015 lalu dan kini tinggal dilakukan pembayaran ganti rugi lahan

Menurut Eti, berdasarkan surat yang dikirim Biro Aset lahan yang akan dibebaskan hanya seluas 80 hektare sedangkan lahan yang harus dibebaskan jumlahnya ratusan hektare.

“Sekarang yang harus dibebaskan ini apakah mendahukulan lahan yang telah diukur ataukah kami mendahulukan lahan milik warga Sukamulya yang belum dilakukan pengukuran, atau lahan warga Kertajati yang sudah mulai dibangun pihak kontraktor. Untuk itu kami masih akan membalas surat Biro Aset secepatnya,” imbuhnya. (Abduh)

735 Views

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

*